Bisnis.com, JAKARTA -- Serikat Pekerja PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (SP-DKB) membeberkan sejumlah praktik penggelapan pendapatan dan penyelewengan kegiatan pembangunan kapal di tubuh BUMN galangan tersebut yang terjadi sejak tahun 2011.
Melalui keterangan pers SP-DKB yang diperoleh Bisnis.com,terdapat enam praktik penyelewengan yang mesti ditindaklanjuti instansi penegak hukum untuk menuntaskan dugaan korupsi di perseroan tersebut.
“Kami juga sudah melaporkan persoalan ini kepada Kementerian BUMN,” ujar Ketua Umum SP-DKB Tati Hartati saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (8/2/2018).
Adapun praktik pengelolaan perseroan yang diduga diselewengkan itu yakni; pertama, adanya surat perjanjian penguasaan pembelian besi scrap di cabang Batam antara PT DKB dan PT Bieloga dengan uang jaminan sebesar Rp300 juta yang masuk ke rekening pribadi manajer DKB Batam pada tahun 2014.
Kedua, Pembuatan Kapal pembersih alur yang merupakan pesanan Pemda Kalimantan Selatan yang sudah ditangani oleh Tipikor Kalimantan Selatan.
Ketiga, Pendapatan pembangunan kapal Harkan sebesar Rp11 miliar yang tidak masuk kedalam rekening pendapatan perseroan.
Keempat, Dana yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp2 milliar yang diduga menggunakan dana PMN atas pembangunan kapal KM Mamberano yang kontraknya di tahun 2011.
Kelima, Indikasi penggelapan atas penjualan asset eks galangan III relokasi, antara lain jig crane 100 ton, 45 ton, 35 ton dan lainnya.
Keenam, SPK Fiktif sebesar Rp200 juta, Hilangnya pipa stanless stell 48 batang, dan BPKB kendaraan dinas yang digadaikan tanpa seijin Direksi, serta indikasi pemborongan proyek ramp door untuk kapal Harkam.
Saat ini PT. DKB memiliki karyawan sebanyak 1.300 orang. Perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan dan reparasi kapal ini memiliki cabang yang berada di Jakarta 3 cabang, kemudian di Cirebon, Semarang, Banjarmasin, Palembang, Sabang dan Batam serta dua anak perusahaan yakni PT.Airin dan Kodja Terramarine.(k1)
