Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha menilai penurunan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada kuartal IV/2017 akibat persepsi negatif sebagai dampak hajatan pemilihan gubernur DKI Jakarta.
ITB merupakan indeks persepsi pebisnis terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri dengan membandingkan faktor yang muncul pada kuartal ini dengan kuartal sebelumnya atau kuartal saat ini dan kuartal selanjutnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengemukakan, persepsi tersebut lebih kepada permasalahan selama pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta. Kala itu, dunia usaha mengkhawatirkan seolah-olah ada isu intoleransi dan persepsi pemerintah yang tidak akan mampu mengelola keadaan.
"Wajar memang sampai kuartal I/2018 nanti masih diproyeksi turun karena tren kuartal awal. Namun yang kemarin saya melihat hanya lebih pada persepsi negatif dari Pilgub DKI Jakarta," katanya, Senin (5/2/2018).
Hariyadi mengemukakan lepas dari persoalan itu dunia usaha masih optimistis memandang kondisi ke depan. Menurutnya, hal tersebut sudah tercermin dari data-data makro. Seperti perbaikan dari harga batu bara yang mulai kencang naik, impor barang lebih banyak didominasi barang modal, cadangan devisa yang tumbuh, dan dana pihak ketiga yang cukup tinggi.
Dirinya mengakui periode akhir tahun lalu memang kondisinya semua pelaku menunggu dan melihat. Namun, Hariyadi yakin ke depan tidak akan bersikap demikian lagi dan akan menyikapi momentum yang sudah ada.
Dirinya juga optimistis ke depan tren momentum perbaikan akan terus terjadi. Namun, pada kuartal I/2018 memang belum bisa berharap banyak.
"Secara historis kan awal tahun kegiatan ekonomi masih rendah. Seperti pada bisnis hotel dan pesawat okupansinya juga belum tinggi," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Hariyadi, ke depan pemerintah perlu seoptimal mungkin menjaga persepsi positif baik pada pelaku usaha dan masyarakat. Semua aturan yang dibuat harus memiliki misi meningkatkan daya saing dan pasar ekspor Indonesia.
Dirinya juga masih berharap 16 Paket Kebijakan Ekonomi atau PKE yang sudah dirilis sepanjang periode lalu dapat mulai diimpelementasikan secara penuh.
Hariyadi mencontohkan adanya pemangkasan perizinan dan sejumlah poin yang dihilangkan pusat nyatanya belum semua berjalan di daerah. Belum lagi, koordinasi birokrasi masih ada mintoritas yang seolah-olah tidak mau mengurangi kewenangannya. Hal ini harus segera diubah dan diawasi dengan ketat.
"Paling penting implementasi harus terjadi, saya masih positif. Sebab mustahil dunia usaha juga betah wait and see dan tidak kembali menjalankan bisnisnya," ujarnya.
