Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus bergegas mempersiapkan upaya menuju ekonomi digital ke depan baik dari sisi regulasi hingga sumber daya manusia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang membahas upaya penyediaan talenta tenaga kerja bidang perdagangan daring dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini juga mengingat kebutuhan tenaga instruktur, pendidikan vokasi, dan tenaga perawat mesin yang susah didapat.
Darmin mengemukakan, saat ini Indonesia tidak memiliki tenaga kerja ahli yang spesifik atas kebutuhan industri digital. Untuk itu, dibutuhkan tenaga pendidik dari luar dalam kaitannya pengembangan SDM lokal.
Pemerintah, kata Darmin, akan mengelompokkan tiga jenis kebutuhan tenaga kerja yang harus segera diselesaikan.
Pertama, kebutuhan mendesak yang akan memungkinkan rumusan regulasi baru terkait keimigrasian poin izin tinggal dan kerja. Kedua, memberi insentif bagi diaspora yang ahli. Ketiga, mengembangan sistem pendidikan di Indonesia.
"Ini masih akan kita rapatkan lagi. Untuk tenaga asing hanya soal perpanjang visa yang masih kerap jadi keluhan sekarang. Sehingga nanti dipermudah dan mereka tidak perlu keluar negeri dahulu untuk perpanjang," katanya, Rabu (31/1/2018).
Menurutnya, Kementerian Tenaga Kerja sudah memastikan kemudahan dalam kaitanya mendatangkan tenaga pendidik dari luar. Persoalan yang saat ini dihadapi pemerintah yakni kaitanya rekomendasi yang harus didapat dari berbagai Kementerian/Lembaga.
Darmin menilai saat ini talenta menjadi persoalan utama para pelaku usaha industri digital sehingga harus selalu menjadi fokus bahasan utama ke depan.
Menurutnya, pada tahun ketiga kepemimpinan Joko Widodo ini, pemerintah tengah mencoba memberikan peran industri manufaktur sebagai motor penggerak perekonomian mulai dari hulu hingga hilirnya. Sayangnya belum tuntas mengerjakan hal tersebut, muncul tema baru yakni industri digital yang menjadi revolusi industri 4.0.
"Jadi perkerjaannya menjadi dua tingkat dalam satu waktu," ujar Darmin.
