Bisnis.com, BANGLADESH — PT Pertamina (Persero) dan Bangladesh Power Development Board (BPDP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pertamina dengan BPDP tentang pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh, Minggu (28/1).
Seperti dikutip dari laman resmi Pertamina, penandatanganan MoU dilakukan oleh Ginanjar selaku VP Power New Renewable Energy Pertamina dengan Chairman of BPDP Khaled Mahmood dan disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People’s Bangladesh pada 15 September 2017.
Dalam MoU sebelumnya tersebut, Pertamina akan membangun dan mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh yang terdiri dari Independent Power Producer (IPP) Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant dengan kapasitas 1.400 MW. Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik subsea maupun onshore.
Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut. Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan sebesar US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26,3 triliun, di mana proses penyelesaian konstruksi fasilitas ini akan membutuhkan waktu 3 tahun setelah tahap financial closing dicapai. Rencananya konstruksi akan dimulai pada 2019.
