Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan belum terpenuhinya amanat Presiden terkait harga gas maksimal US$6 dolar karena tingginya biaya distribusi.
Direktur Pembinaan Usaha Migas Kementerian ESDM Budiyantono mengatakan urusan gas bukan sepenuhnya menjadi domain pemerintah. Ada hak kontraktor seperti yang diatur dalam kontrak. Akibatnya harga jual gas menggunakan pendekatan keekonomian
"Apakah produksi gas yang ada milik kita [pemerintah]? Tidak. Itu punya oil company. Di sana ada komponen cost recovery untuk lapangan awal produksi nilainya bisa 60% lebih. Yang kita miliki hanya bagian pemerintah 35% hingga 40%," kata Budi, di Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Dia mengatakan dengan kondisi seperti itu, maka kontraktor dapat menggunakan gas yang dimiliki untuk tujuan apa pun. Negara tidak dapat mengintervensi. "Kami menghormati kontrak," katanya.
Menurut Budi, harga gas bumi yang murah menjadi cita-cita pemerintah sehingga menggerakkan industri. Bahkan jika harga gas bisa ditekan di bawah US$6 dolar dan memberikan kepastian pengembalian investasi, maka pihaknya akan langsung menyetujuinya.
"Sekarang banyak perusahaan tidak butuh untung dalam bisnis energi, tapi mereka butuh kepastian energi [sehingga pemerintah kesulitan menekan harga]," katanya.
Dalam peraturan Menteri ESDM terbaru, pemerintah telah berupaya menekan harga gas. Polanya dengan mematok keuntungan yang boleh diterima perusahaan. "Akan tetapi model Indonesia yang berbentuk kepulauan membuat harga sulit ditekan," kata Budi.
Seringkali harga gas justru lebih mahal di hilir akibat biaya pengantaran dibandingkan dengan biaya produksi di hulu.
