Bisnis.com, JAKARTA - Nelayan cantrang meminta Presiden Joko Widodo mencabut larangan penggunaan cantrang dengan alasan jenis alat tangkap pukat tarik itu menjadi sumber penghidupan selama ini dan tetap ramah lingkungan.
Permintaan itu disampaikan saat Presiden menemui perwakilan nelayan di Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018). Para nelayan itu berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang.
Supriyanto, salah satu nelayan Tegal yang ikut bertemu dengan Presiden, mengatakan nelayan ingin cantrang diperbolehkan kembali. Menurut dia, cantrang berbeda dengan pukat harimau alias trawl yang dilarang sejak 1980-an karena merusak lingkungan.
Hal itu dibuktikan dengan lima kali uji petik yang digelar di pantai utara Jawa, dari Indramayu hingga Lamongan. Berdasarkan hasil uji petik itu, cantrang hanya menyentuh dasar laut, lalu naik ke kolom perairan, sehingga tidak merusak karang.
Selain aspek lingkungan, Supriyanto yang memiliki 3 kapal cantrang berukuran hampir 100 gros ton ini mengatakan larangan cantrang sejak 1 Januari 2018 telah memukul kehidupan ekonomi dan sosial nelayan Tegal.
Di sisi lain, gillnet sebagai alat tangkap alternatif yang dibagikan pemerintah kepada sebagian nelayan tidak seproduktif cantrang.
"Keadaan di sini sangat genting. Kami menceritakan keadaan masyarakat nelayan yang sudah menganggur. Tanggapan Presiden sangat baik," kata Supriyanto saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Suyoto, nelayan cantrang asal Rembang yang juga dihubungi dari Jakarta mengatakan nelayan meminta pemerintah mengatur penggunaan cantrang, bukan melarang. Pemerintah harus melakukan uji petik bersama yang melibatkan berbagai pihak.
"Kalau merusak biota laut, mata jaringnya tinggal dibesarkan. Kami tidak masalah. Kalau panjang tali selambar dikurangi, kami juga tidak masalah," katanya.
Solusi persoalan cantrang akan difinalkan besok, Rabu (17/1/2018). Perwakilan nelayan cantrang dari berbagai daerah dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 14.00 WIB.
Mengutip siaran pers Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah dan nelayan terus berupaya mencari solusi pelarangan penggunaan cantrang.
"Intinya tadi kami sudah bertemu, sudah sama-sama ketemu solusinya. Hanya nanti lebih didetailkan lagi di Jakarta," katanya.
