Bisnis.com, JAKARTA -- Para pelaku usaha di sektor transportasi dan logistik mengapresiasi rencana Kementerian Perhubungan untuk menurunkan sejumlah tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penurunan tarif diyakini bisa mendorong penurnan biaya logistik.
Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowner Association (INSA), Carmeilita Hartoto mengatakan penurunan tarif memang bakal memberikan benefit bagi perusahaan pelayaran. Pasalnya, pengusaha pelayaran selama ini dibebani tarif PNBP yang jenisnya beragam.
Menurut Carmeilita, pungutan PNBP di sektor transportasi laut mencakup jasa pemanduan dan penundaan, jasa labuh tambat dan jasa dermaga. Selanjutnya tarif untuk jasa kegiatan alih muat antar kapal di dalam atau di luar wilayah pelabuhan.
Kendati mendapat angin segar karena beban diperkirakan bakal berkurang, INSA menilai dampak paling besar bakal dirasakan pemilik barang karena sektor pelayaran hanya berkontribusi 20%-25% terhadap rantai pasok logistik. Adapun, sektor lain yang berperan besar dalam rantai pasok logistik yakni kepelabuhan dan distribusi barang dari dan menuju pelabuhan.
"Penurunan [tarif PNBP] ini terutama berdampak besar bagi para pemilik barang, dan membuat biaya logistik semakin efisien," ujarnya kepada Bisnis, Senin (15/1/2018).
Sebagaimana diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya berencana menurunkan tarif PNBP di sektor transportasi agar biaya logistik turun. Hal ini diperlukan agar peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business Indonesia terkerek.
Baca Juga
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita mengatakan kontribusi tarif PNBP terhadap biaya logistik cukup besar. Dia mencontohkan, biaya konsesi pelabuhan dan bandara dipungut 2% dari pendapatan kotor per tahun. Maka, pengelola pelabuhan maupun bandara menjadi terpacu untuk mencari margin keuntungan bersih di atas 15%.
"Permasalahannya, PNBP sudah dipakai Kemenub sebagai [sumber] biaya operasional Kementerian, seharusnya Kementrian teknis hidup dari APBN, bukan dari PNBP," jelasnya kepada Bisnis, Senin (15/1/2018).
Zaldy menjelaskan, biaya logistik yang efisien bakal mendorong perdagangan dan industri sehingga negara bisa mendapatkan pajak yang masuk dalam APBN. Dana dari APBN ini lah yang menurut Zaldy menjadi sumber utama dalam membiayai operasional kementerian.
