Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jalur Khusus Sepeda Motor Perburuk Citra Lalu Lintas Kota Jakarta

Penerepan jalur khusus sepeda motor di ruas jalan ThamrinSudirman justru akan membuat citra buruk transportasi Jakarta di mata dunia.
Kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Raya Kalibata, Jakarta, Selasa (29/8)./ANTARA-Aprillio Akbar
Kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Raya Kalibata, Jakarta, Selasa (29/8)./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA—Penerepan jalur khusus sepeda motor di ruas jalan Thamrin—Sudirman justru akan membuat citra buruk transportasi Jakarta di mata dunia.

Djoko Setijowarno, Akademisi Unika Soegijapranata Semarang, mengingatkan di ruas jalan tersebut saat ini ada pekerjaan pembangunan MRT, sering membuat kemacetan.

“Apalagi nanti ditambah sepeda motor lagi. Akan semakin tamvah semrawut. Transportasi Jakarta akan semakin buruk yang akhirnya citra Jakarta menuju kota transportasi berkelanjutan makin terpuruk,” ujarnya hari ini Senin (15/1/2018).

Dia menilai untuk mengendalikan pergerakan lalu lintas diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria seperti perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan, ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum, dan kualitas lingkungan (pasal 133 UU LLAJ).

“Daerah pelarangan sepeda motor juga diberlakukan kebijakan plat kendaraan bermotor ganjil dan genap untuk kendaraan roda empat ke atas. Sudah diberikan bus gratis Bundaran Senayan-Harmoni dan ada bus bertarif murah Transjakarta koridor Blok M–Harmoni,” katanya.

Menurutnya,  dalam ilmu transportasi untuk ada konsep Transport Demand Management (TDM) sebagai salah satu pemecahan masalah kemacetan lalu lintas dimana konsep itu mendorong orang (push)untuk meninggalkan kendaraan pribadi dengan cara pembatasan dan menarik orang (pull) untuk menggunakan angkutan umum dalam upaya perbaikan layanan.

Dia menyebutkan upaya mendorong orang untuk meninggalkan kendaraan pribadi bisa berupa pelarangan sepeda motor, kebijakan ganjil genap, tarif parkir tinggi, pajak progresif.

“Yang jelas dampak buruk dari pembatalan ini adalah turunnya semangat instansi yang terkait transportasi untuk membuat upaya penataan transportasi perkotaan di Indonesia  menuju transportasi humanis,” lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper