Bisnis.com, JAKARTA-- Ombudsman RI membuat beberapa rekomendasi untuk mencegah terjadinya maldministrasi dan meluasnya ketidakpercayaan publik terkait pengelolaan data stok beras dan rencana impor beras.
Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI, mengatakan dari gejala-gejala maladministrasi yang terlihat, Ombudsman menyarankan agar pemerintah segera mengambil beberapa langkah.
Pertama, melakukan pemerataan stok dengan meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah untuk mengatasi penahanan stok lokal secara berlebihan.
"Jadi kadang-kadang, Bulog juga sulit bekerja karena kepala daerah saling menahan stok. Untuk situasi saat ini, pemerintah harus bisa mengkoordinir kepala daerah utnuk tidak saling menahan stok," ujarnya, Senin (15/1/2018).
Kedua, mengembalikan tugas impor beras kepada Perum Bulog dan jika perlu terapkan skema kontrak tunda atau blanked contract.
"Jadi kontrak yang sifatnya standby dan apabila ditemukan, kemudian beras itu bisa dimasukan ke dalam gudang bulog dan kemudian bisa disebar oleh operasi pasar daripada penggelontoran beras secara langsung yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden," jelasnya.
Ketiga, hentikan pembangunan opini surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan.
"Ini akan membikin optimisme semu, tidak konkret, dan distrust di kemudian hari. Bayangkan harga-harga naik tapi di satu sisi pemerintah selalu bilang surplus," katanya.
Keempat, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, luas tambah tanam, benih subsidi, pemberantasan hama.
"Agar bisa memastikan apakah anggaran yang digelontorkan tersebut memang berkontribusi positif terhadap penambahan produksi dan jumlah stok [beras]. Jika ada persoalan, penting untuk segera diperbaiki," jelasnya.
Kelima, tetapkan tahapan pencapaian jumlah stok yang kredibel untuk menjaga psikologi pasar.
"Ini penting, pemerintah harus punya rencana untuk meningkatkan tahapan stok dalma jumlah yang kredibel, kualitas maupun kuantitas agar Bulog punya kewibawaan untuk mempengaruhi dan psikologi pasar," jelasnya.
Keenam, memberi dukungan maksimum kepada BPS untuk menyediakan data produksi dan stok yang lebih akurat.
"Kalau sekarang, semua ribut baru BPS disalahkan. Pada saat BPS mengajukan anggaran, demi penghematan dan kepentingan yang lain, BPS dipotong anggarannya, ini juga menurut saya kurang fair.
Ketujuh, mengefektifkan kembali fungsi koordinasi oleh Kemenko Perekonomian sehingga perbedaan antar instansi tidak perlu menjadi perdebatan publik yang tidak produktif.
"Sama-sama dalam satu kabinet, bisa duduk bersama, ada mekanismenya, ada Rapoktas, mengapa harus ricuh di publik, kemudian membikin tingkat ketidak percayaan meningkat. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi presiden," jelasnya.
Menurutnya, semua Kementerian terkait seharusnya bisa bersama-sama untuk mencari solusi terbaik.
"Menurut saya ini bisa duduk bersama tapi jangan egois, yang satu takut kalau ada impor maka dianggap semua programnya gagal, yang satu kemudian merasa kalau tidak ada impor, harga naik, saya yang gagal, kemudian menteri koordinatornya dilewat. Saya kira, semua menteri bisa duduk bersama," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Amzulian Rifai, Ketua Ombudsman RI, mengatakan pihaknya berharap dengan adanya masukan dari Ombudsman ini ada peningkatan koordinasi.
"Harapannya juga kebijakan-kebijakan pemerintah supaya bisa mengatasi persoalan-persoalan yang sepertinnya berulang. Jangan berulang kembali permasalahan seperti ini, sebenarnya kan bisa diantisipasi," ujarnya.
Rifai menambahkan Ombudsman RI dalam hal ini memiliki fungsi pencegahan dan mengingatkan agar jangan kemudian hari ada permasalahan yang diawali maladmistrasi dan kemudian ada hal-hal yang lebih serius dari ini.
"Ombudsman membuka data kami namun untuk melakukan vonis atau penetapan sesuatu harus berbicara dengan fakta," katanya.
Berdasarkan itu, Rifai mengatakan Ombudsman merasa penting menggerakan 31 perwakilannya untuk mendapatkan data yang akurat. Dia mengatakan melalui pemantauan di 31 provinsi tersebut, sudah sangat mewakili.
"Atas dasar itu kemudian, kami harapkan pemerintah juga menyadari bahwa pentingnya memberikan informasi yang terbuka pada publik sehingga tidak muncul perkiraan, dugaan, yang tentu tidak produktif bagi bangsa kita," jelasnya.
