Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pengentasan kemiskinan di perkotaan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Direktur Penelitian Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, dengan adanya APBN untuk alokasi kemiskinan dan kesejangan yang naik dari Rp270,3 triliun tahun lalu menjadi Rp297,8 triliun tahun ini semestinya membuat kinerja pengentasan akan lebih bagus.
Hanya saja, Faisal melanjutkan, jika melihat dari rilis BPS terbaru kemarin dari 1,19 juta berkurangnya kemiskinan itu terjadi di pedesaan. Sementara itu, di perkotaan hanya separuh dari angka tersebut.
"Apalagi indeks keparahan dan kedalaman itu kota tetap, saya pikir mesti jadi sorotan pemerintah saat ini untuk urban property yaitu fokus menyasar masyarakat kotanya," katanya, Selasa (9/1/2017).
Faisal mengemukakan di pedesaan pemerintah sudah berhasil menggulirkan dana dengan sejumlah program yang mnearik mulai dari dana desa hingga padat karya. Namun, untuk di perkotaan program-program serupa masih minim.
Padahal, populasi penduduk yang tinggal di kota lebih besar atau 60% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Belum lagi, deras arus urbanisasi yang masih kencang. Artinya, masalah perkotaan akan semakin lama semakin membengkak.
Faisal menilai pemerintah harus segera mengambil sejumlah langkah untuk memaksimalkan program pengentasan kemiskinan di perkotaan. Antara lain, membuka keran kesempatan kerja melalui UMKM atau wirausaha skala menengah dan kecil. Tak hanya itu, perbaikan kualitas hidup terutama pada daerah-daerah kumuh.
"Sisi lain program di pedesaan harus tetap dilanjutkan supaya menahan laju urbanisasi karena perekonomian di desa sudah semakin kuat," ujar Faisal.
