Bisnis.com, JAKARTA—Program sertifikasi tenaga kerja konstruksi dinilai semakin penting dan relevan dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi seperti yang terjadi belakangan ini. Sayangnya, realisasi program pemerintah itu masih jauh dari target.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menjelaskan, pemerintah memiliki target melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebanyak 3 juta orang hingga 2019. Namun sejauh ini realisasi program sertifikasi sepanjang 2017 baru menyentuh sekitar 100 ribu, di mana 40% di antaranya dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.
“Tenaga kerja yang bersertifikat bukan hanya digunakan dalam pemenangan tender, tetapi juga dalam pelaksanaan pekerjaan. Kalau mereka belum bisa bersertifikat, bisa dilakukan on site sertifikasi,” ujarnya, Jumat (05/01)
Dia mengakui, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mencapai target sertifikasi. Dia menyebut anggaran untuk pusat pelatihan tenaga kerja konstruksi di Pasar Jumat bahkan turun menjadi Rp18 miliar tahun ini, dari sebelumnya Rp21 miliar pada tahun lalu.
Oleh karena itu pihaknya tengah berupaya untuk menjalin kerja sama dengan asosiasi dan lembaga yang ada di pemerintah daerah guna mencari sumber pendanaan alternatif.
“Mereka [pemda] juga punya kewajiban untuk sertifikasi. Pemprov untuk tenaga ahli, dan kabupaten untuk sertifikasi tenaga kerja terampil,” tambahnya.
Berdasarkan data Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, di Indonesia total pekerja konstruksi saat ini capai 7,7 juta. Dari total pekerja konstruksi tersebut, baru 702.279 pekerja atau 10% yang tersertifikasi pada 2017.
Dengan rincian, di tingkat pekerja terampil, kelas I ada 346.609 pekerja tersertifikasi, 64.633 pekerja kelas II, dan 75.688 pekerja untuk kelas III. Sementara di tingkat ahli, hanya ada 95.618 ahli muda tersertifikasi, 110.966 ahli madya, dan 8.765 ahli utama.
Direktur Bina Penyelenggaraan Konstruksi Kementerian PUPR Sumito menilai, terjadinya kecelakaan kerja bisa terjadi karena banyak faktor yang tidak terduga sebelumnya, mulai dari kualitas bahan bangunan, alat berat, hingga tenaga kerja konstruksi.
Dia mencontohkan, kecelakaan kerja berupa jatuhnya gelagar di tol Depok-Antasari beberapa waktu lalu justru terjadi ketika gelagar sudah terpasang. Namun subkontraktor yang mengoperasikan eskavator ingin mengerjakan galian lebih awal dan diduga kurang andal dalam mengendalikan alat berat tersebut dan menyenggol gelagar yang telah terpasang sehingga mengakibatkan runtuh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
“Kita sedang membentuk Komite Nasional Keselamatan Konstruksi. Tugasnya selain mengevaluasi kecelakaan yang terjadi di lapangan, juga meminimalisir terjadinya hal-hal seperti itu ke depannya,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga telah memberikan surat edaran kepada seluruh pelaksana konstruksi di lapangan agar memenuhi unsur Kesehatan dan Keselamatan Konstruksi (K3). Hal ini mengingat terjadinya sejumlah kecelakaan kerja konstruksi dalam beberapa bulan terahir, seperti di proyek tol Pasuruan—Probolinggo, tol Pemalang-Batang, tol Bogor-Ciawi -Sukabumi, LRT Palembang, proyek pembangunan Pakubuwono Spring, dan terakhir tol Depok-Antasari.
