Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih fokus mengupayakan penurunan angka tingkat kemiskinan utamanya di tiga kawasan Timur Indonesia yakni Papua, Papua Barat, dan Maluku karena dinilai sebagai penyumbang penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Menteri Keuangan Budiarso Teguh Widodo mengatakan, tahun ini pemerintah akan memberikan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD sebesar Rp81,7 triliun dengan rincian Papua Rp59,5 triliun dan Maluku Rp22,2 triliun. Angka ini juga tercatat paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain seperti Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, dan Bali.
Dia menuturkan nilai tersebut juga belum termasuk dari anggaran otonomi khusus yang setara 2%, dana bagi hasil atau DBH, dan DTI.
“Sayangnya alokasi anggaran yang tinggi tersebut belum diikuti dengan sistem pengelolaan dan sumber daya manusia yang baik, sehingga memang masih perlu peningkatan di sana,” katanya, Selasa (2/1/2018).
Budiarso mengemukakan, belanja infrastruktur untuk tiga kawasan itu juga tengah diproses sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran sebagai upaya pemerataan. Namun, memang diakui hasil yang didapat tidak bisa secepat yang diharapkan mengingat ketertinggalan kawasan Timur tersebut sudah sangat lama.
Tak hanya itu, untuk mempercepat pemerataan Kementerian Keuangan juga telah mengubah formula dana desa dengan alokasi yang lebih besar untuk wilayah yang memiliki indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tertinggi. Belum lagi kombinasi dengan dana bantuan sosial sebagai startegi percepatan pengurangan tingkat kemiskinan daerah.