Bisnis.com, JAKARTA — Kegelisahan nyatanya turut menjangkiti karyawan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. terkait dengan masa depan perusahaan dalam wacana holding BUMN migas yang digagas pemerintah.
Salah satunya Sri Budi Mayaningsih, yang bahkan merasa perlu menyurati Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, pada Jumat (22/12/2017), Sri yang telah mengabdi selama 31 tahun di PGN, mengingatkan Presiden Jokowi tentang perjalanan perusahaan sejak didirikan Presiden Soekarno pada 1965, melewati masa-masa sulit nan merugi, hingga kini merintis jaringan infrastruktur dengan sangat ekspansif.
PGN, tulisnya, memanggul tugas teramat besar demi merealisasikan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan sumber gas bumi hingga ke rumah-rumah warga. Ia bahkan mengusulkan, Presiden Jokowi dapat menggagas Nusantara Gas Ring, seperti halnya Palapa Ring di sektor telekomunikasi.
Gagasan itu diyakini sejalan dengan semangat Nawacita demi pemerataan pembangunan antarwilayah, kedaulatan energi, dan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.
Untuk itu, Sri meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali rencana pembentukan holding BUMN Migas agar dapat memosisikan PGN sepenuhnya sebagai agen pembangunan yang lebih tepat guna, sesuai kebutuhan negara.
Pasalnya, dengan konsep holding, Sri khawatir positioning perusahaan melemah. Pengindukan tata kelola minyak dan gas merupakan ide yang tak produktif karena sifatnya yang saling mensubstitusi. Pengembangan di bidang gas bumi tentunya akan mengurangi penggunaan minyak.
“Jika di bawah naungan satu perusahaan, ada potensi diskriminasi dalam pengambilan keputusan strategis jika tidak ada independensi,” tulisnya.
Sri berharap, kebijakan yang diputuskan nanti seharusnya dapat menguatkan peran dan posisi PGN sehingga fokus menjadi leader dalam pengelolaan gas bumi. Langkah itulah yang diyakini dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian energi nasional.
