Bisnis.com, JAKARTA—Negara-negara yang tergabung dalam kerja sama Selatan-Selatan berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar memiliki daya saing secara global.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia (PII) serta United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) untuk membangun peta jalan yang dibutuhkan demi memajukan insinyur di kawasan Selatan-selatan. Ini bertujuan untuk menghadapi tantangan sektor industri yang kini telah menginjak pada revolusi industri keempat.
A. Hermanto Dardak, Ketua Umum PII, menyambut baik kerja sama yang akan dilakukan oleh negara yang berada di kawasan Selatan-Selatan tersebut. Dengan demikian, sumber daya manusia (SDM) Tanah Air bisa memanfaatkan momentum ini untuk memaksimalkan potensi yang hadir dalam era Internet of things (IoT).
"Intinya kita akan berupaya agar lebih bersinergi. Hal ini bisa berjalan melalui harmonisasi terhadap sertifikasi dan kualifikasi insinyur," kata Hermanto kepada jurnalis di sela-sela acara bertajuk South–South Cooperation for Strengthening Engineering Standards and Mobility of Professionals, Kamis (21/12/2017).
Menurutnya, penguasaan terhadap teknologi mutlak diperlukan pada beberapa tahun mendatang agar bisa beradaptasi dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kompetensi SDM Indonesia belum diakui secara global karena tidak memiliki sertifikasi insinyur yang diterapkan di berbagai negara. Padahal, jumlah SDM di Tanah Air terbilang besar jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara.
"Percepatan kemandirian bangsa bisa dilakukan dengan perbaikan kualitas SDM, khususnya insinyur," ujarnya.
Sementara itu, Wimpie Agoeng Noegroho, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA) BPPT, mengatakan saat ini insinyur Indonesia telah mampu membuat teknologi yang sudah bisa diterapkan di berbagai industri. Akan tetapi, mobilitas para insinyur untuk bekerja di berbagai negara lain masih terganjal sertifikasi bertaraf internasional.
"Sertifikasi yang sedang dibahas dalam kerja sama Selatan-selatan ini istilahnya sebagai pengakuan bahwa insinyur tersebut telah siap untuk berkarir sebagai tenaga ahli," ujar Wimpie, Kamis (21/12/2017).
Beberapa negara maju telah memiliki standar sertifikasi ini dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Kolaborasi antara kelembagaan riset dan teknologi bertaraf dunia yang dapat memberikan sertifikasi kepada insinyur perlu dijalin.
Menurutnya, sertifikasi ini dapat dipakai di dalam beberapa proyek pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di Tanah Air. "Semisal pembuatan kereta cepat, insinyur lokal yang telah tersertifikasi dapat ambil bagian dalam proyek besar ini. Dengan begitu SDM lokal ikut dilibatkan dalam berbagai proyek pembangunan," imbuhnya.
Selain itu, dia mendorong agar setiap kelembagaan dan kementerian di Tanah Air memiliki inkubator semisal divisi khusus di bidang penelitian dan pengembangan yang produktif. Hal ini dapat memicu kemunculan berbagai terobosan dan inovasi.
