Tahun Depan Sarana Multi Infrastruktur Berlari Kencang di Daerah

Bisnis.com, JAKARTA - PENGUJUNG  2017 sudah hampir tiba dan segera memasuki  2018. Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tersisa 2 tahun lagi.

Tidak bisa dipungkiri, semasa duet kepemimpinan Jokowi-JK-lah, geliat pembangunan proyek infrastruktur begitu marak di seluruh pelosok Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke.

“Hampir setiap bulan kita selalu menyaksikan Presiden atau Wakil Presiden menghadiri acara peresmian proyek-proyek infrastuktur strategis di Tanah Air,” ungkap Direktur Utama PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Emma Sri Martini, dalam tatap mukanya dengan sejumlah wartawan pada acara Media Gathering PT.Sarana Multi Infrastruktur (persero) di Jakarta dan Yogyakarta, belum lama ini.

Perbesar

Dirut PT.SMI (persero) Emma Sri Martini

Pemerintah memang begitu masifnya menggenjot proyek-proyek infrastruktur di semua sektor terutama di beberapa sektor strategis seperti ketenagalistrikan, air bersih dan irigasi, jalan tol, bandara dan pelabuhan, transportasi perkotaan, minyak dan gas bumi, infrastruktur sosial serta telekomunikasi.

Dalam melaksanakan mandatnya sebagai katalisator percepatan pembangunan infrastruktur  yang berdiri sejak  2009, total pembiayaan dan investasi yang sudah direalisasikan SMI sampai dengan Oktober 2017 mencapai sebesar Rp270,1 Triliun.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi strategisnya, SMI tidak melulu mengandalkan talangan dari pemerintah atau APBN, tetapi melakukan sejumlah langkah strategis yakni pinjaman bilateral (perbankan), pinjaman multilateral dan pasar modal.

“SMI telah mendapatkan total komitmen funding sebesar Rp32,68 Triliun dan grant sebesar Rp834,9 Miliar. Fakta ini membanggakan kami karena menunjukkan tingginya kepercayaan lembaga multilateral, bilateral, perbankan, investor dan lembaga donor,” tuturnya.

Komitmen dan Oustanding Pembiayaan SMI (Rp Triliun)

sumber: SMI, * per 31 Oktober 2017

Fokus ke Daerah

Menyahuti makin dinamisnya pembangunan di wilayah Indonesia Timur, maka pada tahun depan SMI akan memaksimalkan penetrasi ke wilayah tersebut setelah selama beberapa tahun lamanya terkonsentrasi di wilayah Indonesia Barat.

Dan yang menjadi fokus perhatian SMI adalah membiayai dan investasi di proyek-proyek infrastruktur sosial yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) seperti rumah sakit, penyediaan air minum, irigasi, sanitasi.

Untuk mendukung langkah penetrasi tersebut, SMI telah menyiapkan infrastruktur kebijakannya yakni berupa fitur Pinjaman Daerah.

“Tentu saja ini peluang bagus bagi daerah-daerah di kawasan Indonesia Timur yang memiliki semangat besar dalam menggerakkan ekonomi daerahnya melalui proyek-proyek infastruktur namun memiliki keterbatasan pendanaan,” kata Emma.

Sampai Oktober 2017, SMI telah memberikan penawaran (Offering Letter/OL) kepada 14 daerah dengan nilai sebesar Rp5 Triliun. Adapun realisasi pembiayaan yang telah disalurkan (debitur eksisting) untuk 21 daerah senilai Rp2,7 Triliun, sedangkan daerah yang telah memenuhi syarat efektif sebanyak 1 daerah senilai Rp348 miliar.

Adapun ke-21 daerah yang sudah menjadi debitur eksisting yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan, Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Temanggung, Pemkab Bangkalan, Pemkab Gianyar, Pemkab Karang Asem, Pemkab Lombok Tengah, Pemkab Lombok Timur, Pemkab Bulukumba, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Pemprov Sulbar, Pemkot Palu, Pemkab Boalemo, Pemkot Gorontalo, Pemkab Konawe, Pemkab Muna, Pemkab Buton, Pemkab Halmahera Selatan.

Sedangkan 14 daerah yang telah memperoleh OL yakni Pemkab Simalangun, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkot Gunung Sitoli, Pemprov Sumbar, Pemprov Lampung, Pemkab Tulang Bawang Barat, Pemkab Tabanan, Pemkab Melawi, Pemkab Kukar, Pemprov Kaltara, Pemkab Kolaka Utara, Pemprov Papua, Pemkot Jayapura, Pemkab Mamuju Tengah.

Sementara daerah yang dinyatakan telah memenuhi syarat efektif adalah Pemkab Penajam Pasir Utara.

Nilai Proyek yang Telah Dibiayai (Rp Triliun)

Sumber: SMI, *per 31 Oktober 2017

Emma mengemukakan seiring dengan bertumbuhnya proyek-proyek infrastruktur di daerah dan semakin meningkatnya kapasitas keuangan daerah, jumlah daerah yang bakal mendapatkan Offering Letter bisa bertambah banyak dan otomatis nilainya membengkak lebih besar dari Rp5 Triliun tersebut.

“Melalui Kementerian Keuangan, kami sudah menyampaikan rekomendasi untuk daerah yang terbukti bisa memanfaatkan Fasilitas Pinjaman Daerah untuk meningkatkan kapasitas APBD-nya dan sukses dalam merealisasikan proyek-proyek infrastrukturnya, mendapatkan insentif  berupa Dana Insentif Daerah (DID). Tujuannya daerah tersebut bisa terus terpacu dan menjadi contoh sukses bagi daerah-daerah lainnya," katanya.

Para pemimpin di daerah di level eksekutif dan legislatif pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota, diharapkan dapat memanfaatkan Fasilitas Pinjaman Daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan  masyarakat setempat.

SMI menargetkan outstanding pembiayaan infrastruktur di tahun depan mengalami kenaikan sebesar 28,6% dari Rp36,6 Triliun di tahun ini menjadi Rp47,1 Triliun.

Untuk target komitmen diproyeksikan meningkat sebesar 22,4% dari Rp64,3 Triliun di tahun 2017 menjadi Rp78,7 Triliun. Sampai dengan 31 Oktober lalu, total outstanding pembiayaan sudah mencapai Rp32,5 Triliun dan total komitmen sebesar Rp50,8 Triliun.