Bisnis.com, JAKARTA - Jalan dialog antara Pemerintah dan Angkasa Pura I (AP I) dinilai sebagai solusi terbaik bagi warga yang masih mempertahankan lahannya di sekitar pembangunan Bandara kulon Progo.
"Karena ini menyangkut kepentingan publik dan pembangunannya juga sudah berjalan. Serta penangannya juga sudah memenuhi ketentuan, pembangunan bandara baru Yogyakarta Kulon Progo sebaiknya lebih mengedepankan dialog untuk menyampaikan hal hal yang dirasa kurang kepada pemerintah," kata Guru Besar Transportasi UGM yang juga tim ahli Gubernur DIY untuk percepatan pembangunan Provinsi DIY Danang Parikesit di Jakarta, seperti dikutip dati siaran pers Sabtu, (16/12).
Selanjutnya, kata dia, pemerintah pun harus bekerja lebih jauh dengan mengedepankan pendekatan aspek sosial dan kultural.
"Sekarang saya melihat apa yang dilakukan pemerintah semuanya sudah memenuhi aturan dan ketentuan.Mulai dari pembelian tanah,mekanisme pembayaran,sampai kepada penyediaan rumah.Bahkan pemerintah pun telah melakukan pelbagai langkah untuk memenuhi hak-hak penduduk, termasuk kelangsungan usaha dan kesempatan kerja. Gubernur Yogya dan Pemerintah Kulon Progo pun sudah banyak melakukan pendekatan,” ujar dia.
Sebaiknya, kata dia, jangan terlalu mengedepankan pendekatan formalistik semata. Dengan hanya berpaku kepada pembayaran ganti rugi, penyediaan rumah,lapangan kerja dan kesempatan usaha.
Konkritnya, Pemerintah Kulon Progo membuka Desk khusus yang akan menjembatani keperluan komunikasi antara pemerintah dan penduduk. Desk ini harus terdiri dari gugus tugas yang melibatkan semua potensi misalnya Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Dinas Perdagangan.
