Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) memandang kinerja ekspor perikanan sudah dalam kondisi memprihatinkan menyusul penurunan tajam dalam 3 tahun terakhir.
Jika dibandingkan volume ekspor Januari-September 2014 yang sebanyak 919.170 ton, maka terjadi kemerosotan hampir 20% sepanjang 9 bulan berjalan tahun ini. Hingga September tahun ini, realisasi volume pengapalan hanya 748.850 ton. Angka itu sekaligus pencapaian selama 9 bulan yang terendah sejak 2012.
Secara nilai pun, performa ekspor pun mencemaskan karena turun dari US$3,4 miliar selama Januari-September 2014 menjadi US$3,2 miliar sepanjang periode sama tahun ini.
Ketua Umum AP5I Budhi Wibowo mengatakan penurunan ekspor menjadi sinyal bahwa Instruksi Presiden No 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional jalan di tempat.
"Sudah lebih dari satu tahun Presiden memerintahkan para pembantunya agar mendukung industri perikanan nasional melalui Inpres 7, tetapi kenyataannya industri perikanan nasional bukannya semakin berkembang, malahan semakin memprihatikan kondisinya," katanya, Kamis (7/12/2017).
Menurut dia, Presiden sudah cukup jelas memerintahkan beberapa menterinya mengevaluasi peraturan perundangan yang menghambat industri perikanan nasional, tetapi sampai saat ini para pelaku industri perikanan nasional justru kian mengeluhkan hambatan peraturan.
Dia memberi contoh, para pelaku perikanan tangkap masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan izin kapal untuk dapat melaut, di samping kontroversi pelarangan berbagai alat tangkap.
Padahal bagi UPI, semakin banyak bahan baku yang bisa diproses, maka biaya produksi tetap per kg kian dapat diturunkan. Sebaliknya, jika jumlah bahan baku sedikit --walaupun harga jualnya tinggi-- maka biaya produksi per kg akan naik dan bisa menyebabkan kerugian bagi UPI.
Para pelaku usaha perikanan budidaya pun mengeluhkan banyaknya izin yang untuk melakukan usaha budidaya.
"Pelaku industri perikanan sangat berharap agar Presiden terus memantau ketat instruksinya agar benar-benar bisa dijalankan oleh para pembantunya," ungkapnya.
Presiden, kata dia, sudah saatnya melakukan langkah nyata mencegah deindustrialisasi perikanan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
