Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan holding BUMN pertambangan dinilai tidak akan efektif jika ditujukan untuk mencetak efisiensi kinerja perusahaan, dan justru dikhawatirkan menciptakan problematika dalam manajemen.
“Sebetulnya untuk meningkatkan efisiensi, manajemen BUMN tambang itu lebih tepat dimerger, bukan holding. Kalau holding (sebetulnya) hanya transisi,” kata A. Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, Senin (20/11).
Meski begitu Tony menambahkan, dalam pelaksanaan merger pun dibutuhkan situasi yang kondusif untuk menunjang keberhasilan dari tujuan yang dicapai. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk mengkaji ulang implementasi holding BUMN pertambangan.
"Dengan merger maka jumlah direksi dan komisaris serta karyawan bisa dikurangi. Namun kalau merger pasti ada gejolak, karena akan ada pengurangan direksi dan karyawan. Merger itu butuh situasi yang kondusif dan saya lihat waktunya kurang tepat saat ini," jelasnya.
Tony menjelaskan, desakan untuk mengkaji ulang rencana pembentukan holding BUMN pertambangan didasarkan karena terdapat ketidakefektifan dari implementasi holding yang sebelumnya sudah terlihat di sektor perkebunan dan semen.
Hal ini diketahui dari tidak tercapainya tujuan utama pembentukan holding di sektor semen dan perkebunan. “Saya tidak sreg dengan holding. Kalaupun jadi holding hanya transisi tiga tahun untuk merger. Coba lihat, holding semen juga enggak efektif karena mereka (anak usaha SMGR) masih bawa entitas masing masing dan membawa budaya organisasi masing-masing. Jadi holding itu sekarang hanya forum rapat saja," kata Tony.
