Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

3 TAHUN JOKOWI-JK: Perhatian Khusus Untuk Papua, Adakah Perbaikan?

Pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla menjadikan pembangunan Papua sebagai satu kebijakan tersendiri dalam aspek pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Sejauh mana kebijakan pemerintah membangun Papua?
Kurniawan A. Wicaksono
Kurniawan A. Wicaksono - Bisnis.com 23 Oktober 2017  |  10:59 WIB
Pesawat Jenis Pilatus Porter milik maskapai Susi Air melakukan tes mendarat di lapangan terbang perintis Arwanop yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Timika, Papua, Kamis (29/6). - ANTARA/Spedy Paereng
Pesawat Jenis Pilatus Porter milik maskapai Susi Air melakukan tes mendarat di lapangan terbang perintis Arwanop yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Timika, Papua, Kamis (29/6). - ANTARA/Spedy Paereng

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla menjadikan pembangunan Papua sebagai satu kebijakan tersendiri dalam aspek pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Sejauh mana kebijakan pemerintah membangun Papua?

“Wilayah paling timur republik ini terlalu lama dibiarkan tidur. Papuanya kaya, tapi warganya sering dianggap kelas dua. Pemberdayaan dan penyataan adalah langkah kuncinya,” ujar pemerintah dalam dokumen ‘Capaian 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla’.

Indikator-indikator makroekonomi Papua menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi misalnya, mencapai 9,21% pada 2016, naik dibandingkan 2014 dan 2015 yang tercatat sebesar 3,65% dan 7,47%.

Pada tahun lalu, gini rasio Papua mencapai 0,39, turun dari posisi tahun sebelumnya 0,42. Persentase penduduk miskin relatif stabil dari di level 28,4% pada 2015 dan 2016. Usia harapan hidup wilayah ini mencapai 65,09 pada 2016, naik tipis dari 64,84 pada 2015.

Melalui berbagai program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pelayanan kesehatan di Papua dan Papua Barat terus ditingkatkan secara bertahap. Adapun, penerima bantuan iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat di Papua dan Papua Barat mencapai 1,22 juta.

Dari sisi energi penyediaan listrik merupakan aspek penting dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat di wilayah ini. Capaian hingga 2017, ada 69 unit infrastruktur PLT EBT, 390 unit PJU PV/Retrofit 6.398 Kw melistrki 4.441 KK+interkoneksi, serta 76.253 unit LTSHE.

Jaringan tegangan menengah (JTM) mencapai 831 kms, jaringan tegangan rendah (JTR) mencapai 627 kms, dan gardu distribusi sekitar 102,8 MVA.

Selain listrik, pemerintah melakukan terobosan kebijakan di energy bahan bakar minyak melalui percepatan BBM Satu Harga. Dengan kebijakan ini, uang yang tadinya digunakan untuk membeli BBM – dengan harga mahal – bisa digunakan untuk keperluan lain.

Harga lama berkisar antara Rp15.000 hingga Rp100.000 per liter sesuai dengan posisi kabupaten. Namun, dengan kebijakan BBM Satu Harga, harga sekarang sekitar Rp6.450 per liter untuk jenis BBM Khusus Penugasan dan Rp5.150 per liter untuk jenis BBM Tertentu.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua. Konektivitas di Papua dan Papua Barat akan membawa dampak positif bagi perekonomian. Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sektor lainnya akan lebih cepat.

Pembangunan infrastruktur dan kebijakan BBM Satu Harga berdampak positif pada beberapa hal, terutama dari inflasi yang lebih terkendali. Hal ini mampu mendorong industri manufaktur, penurunan harga bahan pokok, serta stabilisasi harga.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

papua
Editor : Fajar Sidik
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top