Bisnis.com, JAKARTA -- Penggunaan material kayu dinilai jadi solusi atas mahalnya material bangunan yang menjadi salah satu penghambat penyediaan rumah bagi masyarakat kelas bawah.
Arsitek senior dan pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan teknologi kayu olahan sistem knockdown dengan teknologi tahan rayap, tahan api, ramah lingkungan, bisa menjadi solusi untuk mendorong percepatan akses rumah. Tapi, lanjutnya, pemerintah dianggap masih kurang optimal memberi dukungan dalam pemanfaat kayu dalam membangun rumah.
"Peran pemerintah dalam masalah perumahan, regulasi belum memadai. Perlu ada regulasi terhadap penggunaan bahan lokal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti kayu, bambu, rotan, dan lain-lain," kata Nirwono, dalam siaran pers, Kamis (12/10/2017).
Tidak semua jenis kayu, lanjutnya, bisa diterapkan atau digunakan sebagai bahan bangunan. Syaratnya, kayu harus yang awet dan tidak mudah lapuk.
Jika menggunakan kayu konvensional maka perlu lapisan teknologi yang tahan rayap dan tahan api seperti teknologi Songgoritty. "Kayu itu ada di sekitar kita, bahan lokal, di setiap daerah berbeda-beda," katanya.
Nirwono menyebutkan bahwa rancang bangun rumah dengan material kayu akan lebih murah asalkan menggunakan, antara lain, konsep desain rumah knockdown yang dirancang dengan baik.
Oleh karena itu, kata Nirwono, teknologi kayu sudah saatnya mendapat tempat dalam lansekap kebijakan perumahan. "Ketika mengaplikasikan model kayu dengan teknologi seperti itu, yang harus diperhatikan adalah jenis kayu yang akan digunakan, proses pembuatannya, sehingga bahan bisa lebih lebih awet dan tahan lama, idealnya bisa mencapai 20 tahun."
Materi kayu tahan api dapat digunakan untuk pembangunan perumahan dengan budget menengah maupun rendah dengan risiko terendah, murah dan cepat dan dibangun dengan sistem berbasis modern.
Rumah yang dibuat dengan bahan dasar kayu diklaim akan lebih murah dari rumah dengan bahan dasar bata dengan ukuran yang sama. Dengan harga yang sama, akan memungkinkan untuk membangun rumah yang lebih besar dan lebih berkualitas.
"Kebijakan land bank, ini seperti jalan di tempat ya, mayoritas dikuasai swasta, perlu terobosan mendorong penyediaan anggaran dalam APBD untuk pembelian lahan terutama di pusat kota dan lokasi strategis. Pemda juga bisa mendata ulang aset-aset lahan milik pemerintah dan melakukan penertiban lahan milik negara sebagai land banking," tegas Nirwono.
