Bisnis.com, NEW DELHI – Para eksekutif di seluruh sektor formal India menyuarakan optimisme mengenai pertumbuhan ekonomi negara tersebut dalam India Economic Summit, World Economic Forum (WEF), yang digelar di New Delhi pekan lalu.
Namun optimisme itu berjalan beriringan dengan sebuah pesan kepada pemerintah yakni, sudah saatnya melacarkan lebih banyak reformasi.
Saat negara demokrasi terbesar di dunia tersebut memulai serangkaian kebijakan dramatis yang diharapkan dapat mengubah keseluruhan budaya dalam hal melakukan bisnis, perekonomiannya terdampak.
Tekanan yang terus berlanjut akibat demonetisasi dan gangguan rantai pasokan menjelang penerapan Pajak Barang dan Jasa (Goods and Service Tax/GST) pada Juli memicu perlambatan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) ke level terendah tiga tahun sepanjang kuartal kedua tahun ini.
Turut mempersulit situasi tersebut adalah lesunya investasi swasta serta lemahnya penciptaan lapangan kerja baru.
Dalam suatu panel CNBC pada hari Jumat (6/10), sejumlah pelaku bisnis terkemuka India menggambarkan isu-isu tersebut sebagai hambatan jangka pendek yang penting bagi mendapatkan keuntungan jangka panjang.
“Kita akan mengalami penurunan, kita akan melihat apakah hal tersebut berlangsung selama dibutuhkan satu atau tiga kuartal,” kata Sanjiv Bajaj, Managing Director Bajaj Finserv, seperti dikutip dari laman CNBC, Senin (9/10/2017).
“(Namun) dampak perubahan akan sangat positif. Setahun berikutnya, kita akan berbicara dengan nuansa yang sangat positif dibandingkan dengan keadaan kita saat ini,” lanjut Bajaj.
Adi Godrej, Chairman The Godrej Group, perusahaan yang bergerak di bidang real estat, barang keperluan rumah tangga, dan bahan kimia, bahkan memperkirakan bahwa PDB negeri Hindustan akan membaik secepatnya pada paruh kedua tahun ini.
“Seluruh keraguan tentang ekonomi India berasal dari lemahnya pertumbuhan pada Juni. Di sektor manufaktur, tarif GST yang baru lebih kecil daripada kombinasi pajak sebelumnya, jadi jelas ada penurunan suplai (destocking) yang lebih rendah dari barang-barang tersebut dan clearance yang lebih rendah, yang mempengaruhi PDB bulan itu,” jelas Godrej.
Namun, lanjutnya, kondisi itu tidak akan terjadi di masa mendatang. Dia optimistis berbagai perusahaannya akan meraih penjualan lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang.
Menurut Shobana Kamineni, Presiden Konfederasi Industri India, GST pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Apa yang akan terjadi adalah reorganisasi seluruh jaringan rantai pasokan yakni konsolidasi ritel formal dan pergerakan barang, serta keseluruhan transisi untuk masa depan, dan di situlah PDB akan naik sedikitnya dua poin,” ujar Kamineni.
Dalam KTT yang berakhir Jumat (6/10) pekan lalu tersebut, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dipuji secara luas karena akhirnya melancarkan reformasi besar yang dianggap penting untuk modernisasi.
Selain GST, pemerintah juga merapikan bank-bank sektor publik yang dibebani utang serta memperkenalkan undang-undang kepailitan baru yang dibuat akhir tahun lalu untuk menyelesaikan kredit macet negara senilai US$150 miliar.
Pemerintah menyadari adanya perlambatan ekonomi, namun penurunan tersebut tidak dapat dihindari.
“Ketika Anda memperkenalkan perubahan radikal, Anda harus melihat konsekuensi yang tidak diinginkan darinya,” ujar Sanjeev Sanyal, principal economic adviser di departemen urusan ekonomi Kementerian Keuangan India.
“Satu-satunya cara untuk memperkenalkan sesuatu seperti merapikan sektor perbankan atau GST adalah dengan tidak memikirkannya tapi benar-benar melakukannya dan memperbaikinya seiring waktu berjalan. Hal ini mungkin terlihat aneh dalam jangka pendek, tapi itu adalah satu-satunya cara nyata untuk mengenalkan perubahan besar di negara seperti India,” lanjut Sanyal.
PR Pemerintah
Namun, tugas pemerintah India masih jauh dari kata selesai, dengan banyaknya yang menyerukan reformasi tenaga kerja dan lahan. PM Modi telah mengupayakan menangani isu-isu ini dalam beberapa tahun terakhir namun gagal di tengah reaksi keras publik.
Di darat, pemerintahan Modi berupaya memungkinkan negara-negara bagian mengakuisisi lahan pertanian pribadi untuk proyek pembangunan, sebuah langkah yang disebut oleh para kritikus sebagai pengambilalihan lahan.
Tapi menurut Godrej, Modi juga harus memastikan pemanfaatan lahan publik yang efisien.
“Bagaimana cara kita menggunakan lahan adalah sangat penting, apakah untuk tujuan pertanian atau peternakan. Dalam hal perumahan, kita telah sangat tidak efisien terkait berapa banyak perumahan yang kita bangun di lahan unit dibandingkan dengan negara lain,” kata Godrej.
Memiliki pandangan serupa, Sanyal mengatakan bahwa India membutuhkan kota-kota yang lebih efisien daripada sekadar gagasan teoritis dari tahun 1950an yang tertanam dalam rencana induk desain perkotaan.
Menurut Sanyal, kota utara Chandigarh, yang dirancang oleh arsitek asal Swiss-Prancis Le Corbusier dan memiliki arsitektur terkenal di dunia, adalah desain yang paling buruk untuk sebuah negara seperti India.
“Kota-kota besar harus mengutamakan penanganan masalah kepadatan,” tambah Sanyal.
Pemerintahan Modi juga berusaha mengubah peraturan ketenagakerjaan yang memungkinkan pengusaha mempekerjakan dan memecat orang dengan lebih mudah.
Menurut Bajaj, itulah salah satu tantangan terbesar India. “Jika kita dapat mengurangi serangkaian masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, itu akan menjadi satu penggerak tambahan terbesar untuk isu pekerjaan.”
“Hal-hal seperti GST itu penting, tapi sekarang perusahaan perlu melihat ke bagian dalam, dan hal besar yang tidak bisa kita abaikan adalah pekerjaan. Ini adalah sesuatu yang harus kita dorong terus-menerus. Kecuali kita mempermudah pelaksanaan usaha, akan tidak mungkin untuk menciptakan lapangan kerja,” susul Kamineni.
