Bisnis.com, JAKARTA -- Tren ekonomi di dunia menghadapi disrupsi atau perubahan karena hadirnya teknologi dan ide yang mengubah tatanan cara dalam bisnis hingga ke kehidupan sehari-hari. Pemerintah di berbagai negara juga menghadapi tantangan dari sisi regulasi dengan ekonomi berbasis teknologi dan ide yang berkembang sangat cepat dan tidak dapat dihalangi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tren disruption ini pasti akan terjadi, hanya persoalan kecepatan bagaimana perubahan itu terjadi, ada yang mencoba menahan, ada yang kemudian membuka sehingga perubahan terjadi cepat.
"Presiden Jokowi adalah termasuk presiden yang begitu sangat nge-klik dengan situasi ini. Oleh karena itu beliau selalu mengatakan apa yang kami sebagai pemerintah, apa yang harus kami lakukan. Dari sisi antisipasi maupun respons policy-nya," katanya dalam gelaran Ideafest 2017x Tokopedia di Jakarta, Jumat (6/10/2017).
Pemerintah melihat hal ini sebagai penugasan dan juga kesempatan untuk dapat memformulasikan kebijakan yang baik bagi industri kreatif termasuk ekonomi digital yaitu semua yang menyangkut nilai tambah yang berdasarkan dari penciptaan dari kreasi yang dilakukan karena ide.
"Ini adalah seluruhnya yang memang membutuhkan suatu penanganan yang berbeda namun sebetulnya tidak beda-beda amat," katanya.
Pertama, seluruh kreativitas dapat diantarkan menjadi suatu produk dikonsumsi masyarakat karena adanya konektivitas dan infrastruktur yang meng-connect itu. Oleh karena itu, pemerintah berkeinginan infrastruktur diperbaiki, baik itu jalan, pelabuhan, internet.
"Kenapakami begitu sangat obsess dengan infrastruktur karena memang itu yang meng-connect baik secara fisik maupun ide," katanya.
Kedua, berbagai peraturan untuk mewujudkan suatu perekonomian yang dapat menciptakan inklusi ekonomi atau mengatasi kesenjangan
Sri Mulyani mengatakan kesenjangan dapat mengancam sustainibilitas dan stabilitas dari ekonomi itu sendiri. Maka, agar inklusif, sedapat mungkin merupakan tempat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki potensi untuk bisa menggunakan kreativitas dan idenya itu di dalam aktivitas ekonomi yang lebih mengikutsertakan masyarakat sebanyak mungkin.
Untuk mengatasi kesenjangan, pemerintah melakukan beberapa upaya termasuk diantaranya melalui edukasi e dimana saat ini pemerintah menekankan pada pendidikan vokasional.
Dia mengatakan profesi di industri ekonomi kreatif ini membutuhkan talent atau skill, dimana ada yang memang punya bakat tetapi banyak yang membutuhkan pelatihan.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi selalu mengatakan untuk menyederhanakan regulasi kalau perlu dihilangkan yang menghambat.
"Kami dalam hal ini diminta untuk melihat dari sisi perpajakan dan dari sisi kepabeanan. Hal-hal yang bisa kami simplify, we will and we will do our best untuk bisa mengurangi sehingga Anda bisa drive. Anda bisa menjadi, ekonominya bergerak secara positif," katanya.
Dia menambahkan dukungan dari sisi modal memang menjadi tantangan. Saat ini sebagian besar melakukan dengan pendanaan yang dilakukan sendiri, seperti crowdfunding atau peer to peer finance.
Menurutnya hal seperti ini diperbolehkan dan seharusnya bisa didukung namun tetap harus ada proteksi akrena pada akhirnya reputasi adalah untuk seluruh industri dan ekonomi.
Pemerintah dari sisi dukungan terhadap industri kecil atau startup menyediakan Kredit Usaha Rakyat meskipun masih kredit tradisional.
"Kami akan nemikirkan beberapa skema untuk startup itu, suatu modal yang memang sangat dilematis," katanya.
Dia menambahkan modal ini adalah sesuatu yang risikonya tinggi dan besar. Ada yang bisa dilakukan pemerintah, umpamanya memberikan semacam grant atau juga dalam hal ini adalah ada angel capital.
Kemudian yang lain adalah dalam bentuk property right. Menurutnya, harus dimulai karena jikq ide, tidak dipatenkan, bisa hilang dicuri orang lain.
"Karena ekonomi sekarang ini based on data and idea," katanya.
Dia menekankan di dalam masa yang akan datang yang sudah terlihat trennya, pemerintah terus akan memformulasi policy supaya responsif.
"Untuk tidak hanya sekadar pasif melihat tapi activly engage dan anticipate dan kita juga secara aktif memformulasi policy," katanya.
Dia menambahkan termasuk dalam hal ini dalam bidang yang ada di domain Kementerian Keuangan yaitu bagaimana menekan APBN, kebijaka fiskal policy untuk bisa mendukung industri kreatif baik dari sisi perpajakan, revenue site maupun dari sisi spending.
"Pemerintah membelanjakan untuk pendidikan, infrastruktur, membantu memberikan insentif pajak. Itu adalah cara kami untuk membuat bahwa tren itu bisa terus diantisipasi dan pada saat yang sama sebanyak mungkin masyarakat Indonesia, bisa enjoy menikmatinya dan mendapatkan manfaat baik dari sisi kesempatan kerja maupun menikmati hasilnya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
