Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kabupaten Lampung Selatan dan PT Krakatau Lampung Tourism Development (KLTD) siap membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata seluas 352 hektare di Kalianda, Lampung Selatan.
"Ini bentuk keseriusan Gubernur Muhammad Ridho menata kawasan pariwisata di Lampung," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono.
Pemilihan Lampung Selatan sebagai KEK pariwisata setelah Gubernur Lampung M. Ridho Fiacrdo bertemu Menteri Pariwisata Arief Yahya saat launching Lampung Krakatau Festival (LKF) di Jakarta awal Agustus lalu.
Hal itu, lanjut dia, merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur dan Menteri Pariwisata.
"Gubernur menyampaikan bahwa dari beberapa wilayah, seperti Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, dan Pesisir Barat, terpilih Kalianda, tepatnya kawasan PT KLTD yang berpotensi menjadi KEK pariwisata. Nantinya kita namai KEK Krakatoa Kalianda," kata Sutono.
Pembangunan KEK Pariwisata, selain dukungan pemerintah harus ada dari pengembang yakni PT KLTD.
"Ini harus ada dukungan dari korporasi, yakni pihak pengembang dan pemerintah. Kita harus bersinergi untuk mengembangkan daerah pesisir sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Lampung," kata Sutono yang juga mantan Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan itu.
Dalam waktu dekat, paparan KEK pariwisata Kalianda akan diusulkan ke pusat.
"Kita akan ekposr ke Kementerian Koordinator Perekonomian. Nantinya ada Dewan Nasional yang menetapkan KEK. Gubernur Ridho akan menyampaikannya," ujarnya.
Direktur Utama PT KTLD Marudi Surachman mengatakan bahwa Lampung punya potensi besar dan banyak atraksi wisata berkelas dunia.
"Perkembangan pariwisata di Lampung tidak secepat provinsi lain. Akan tetapi, mudah-mudahan program KEK ini membuat Lampung lebih baik," kata Marudi.
Dia mengharapkan pemerintah harus dapat menyamakan persepsi antara tujuan usaha dan program pemerintah.
"Tantangannya bagaimana menyamakan persepsi antara tujuan usaha dan program pemerintah. Kalau sama, akan jalan karena tergantung pada pengambil kebijakan pemerintah yang menjadi payung utama program ini," ujarnya.
