Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan bakal mengkaji peluang penurunan tarif jasa kepelabuhan untuk angkutan RoRo
Davao - General Santos - Bitung. Ini dilakukan guna merangsang perdagangan kedua wilayah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan konektivitas antara Indonesia dengan Filipina sulit berkembang bila tidak didukung dengan diferensiasi jenis barang yang diangkut kapal RoRo.
Pasalnya, jenis barang yang dihasilkan Mindanao dan Sulawesi Utara relatif sama.
"Hambatannya memang kalau dua negara yang berdekatan, itu potensinya barang. Jadi sulit kalau tidak ada diferensiasi," ujarnya di Jakarta, Senin (25/9/2017).
Budi Karya menuturkan, masalah ini akan dibahas dengan delegasi Filipina di sela acara Asia Europe Meeting Transport Ministers Meeting (ASEM TMM) di Bali.
Baca Juga
Untuk diketahui, rute Davao - General Santos - Bitung dibuka secara resmi pada 29 April 2017 lalu oleh Presiden Joko Widodo dam Presiden Rodrigo Duterte. Rute ini dilayani oleh kapal Super Shuttle Roro 12 milik perusahaan pelayaran Asia Marine Transportation Corp.
Budi Karya mengungkapkan, Kemenhub juga membuka peluang penurunan tarif jasa agar ongkos kirim pada rute tersebut bisa dijangkau pengusaha. "Kita liat nanti, sejauh itu masih bisa dipertanggungjawbakan kita (turunkan) bisa lah," jelasnya.
Di lain pihak, Wakil Ketua Kadin Sulawesi Utara, Daniel Pesik mengatakan kalangan pengusaha di Sulawesi Utara maupun di Mindanao sangat antusias dengan operasional kapal RoRo yang melayani rute Davao - General Santos - Bitung. Namun, regulasi perdagangan yang ketat membuat pelaku usaha kewalahan.
"Contohnya masalah Karantina. Di Sulut itu kan masih kelas 3, jadi untuk proses perizinan harus ke pusat lagi," jelas Daniel.
Dengan kata lain, proses perizinan yang terpusat di Jakarta membuat arus perdagangan menjadi mandek. Ini tercermin dari muatan kargo yang jauh dari kapasitas. Kapal Super Shuttle RoRo 12 yang melayani rute Davao - General Santos - Bitung memiliki kapasitas hingga 500 kontainer.
Daniel menuturkan, pemerintah memang berniat merelaksasi sejumlah aturan guna mendorong perdagangan Indonesia dengan Filipina, terutama lewat jalur laut Sulawesi Utara dengan Mindanao.
Namun, dia menekankan, pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala. Oleh karena itu, dia berharap agar persoalan regulasi bisa diurai sehingga arus perdagangan ke Filipina bisa terdongkrak.
