Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menko Perekonomian Luncurkan Aturan Baru Percepatan Perbaikan Mangrove Indonesia

Untuk merekonstruksi hutan mangrove di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Permenko No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional atau Stranas Mangrove.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 07 September 2017  |  12:47 WIB
Menko Perekonomian Luncurkan Aturan Baru Percepatan Perbaikan Mangrove Indonesia
Perahu melintas di kawasan konservasi mangrove di Desa Tolongano, Banawa Selatan, kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (11/7). - Antara/Fiqman Sunandar
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Untuk merekonstruksi hutan mangrove di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Permenko No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional atau Stranas Mangrove.

“Permenko ini mengatur percepatan implementasi Stranas Mangrove melalui penetapan kegiatan atau rencana aksi untuk Kementerian/Lembaga dengan batas waktu dua bulan sejak ditetapkan Permenko dan melaporkan kegiatan yang dilakukan setiap enam bulan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna dalam siaran pers, Kamis (7/9/2017).

Permenko ini mengatur berbagai sasaran, strategi, program dan kegiatan pada empat nilai penting ekosistem mangrove yaitu nilai penting ekologi, nilai penting sosial ekonomi, nilai penting kelembagaan, dan nilai penting perundang-undangan.

Tujuan Permenko ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota), dan para pihak lainnya dalam pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Montty menekankan bahwa regulasi tersebut adalah alat keterlibatan publik secara luas, baik untuk berpartisipasi dalam pemulihan seperti ikut menanam mangrove maupun turut mengawasi apabila ada K/L yang belum melaksanakan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Permenko ini.

“Sehingga target tutupan ekosistem mangrove yang baik pada tahun 2045 sebesar 3,49 juta hektar dapat tercapai,” lanjutnya.

Sebagai informasi, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2015 menunjukkan bahwa tutupan ekosistem mangrove telah mengalami kerusakan seluas 1,82 juta hektar sehingga kondisi baiknya seluas 1,67 juta hektar.

Kriteria mangrove yang baik adalah mangrove yang memiliki kerapatan tutupan/kanopi >70%, sehingga dapat mencegah intrusi air laut; sebagai pelindung garis pantai dari abrasi dan tsunami; menjadi tempat berkembang biak/berpijah aneka biota laut; menjadi penyerap karbon yang 5 kali lebih baik dari pohon lahan biasa/hutan; dan penyerap polutan.

Ekosistem mangrove mempunyai fungsi penting lainnya, di antaranya sebagai sistem penyangga kehidupan ekonomi masyarakat, sumber pangan dan menjaga kekayaan keanekaragaman hayati.

Sedangkan ekosistem mangrove yang rusak memiliki kerapatan tutupan/kanopi <50%. Kerusakan pada ekosistem mangrove terjadi akibat pencemaran limbah plastik, limbah rumah tangga, tumpahan minyak, illegal logging, dan adanya alih fungsi lahan untuk berbagai kepentingan (tambak, pemukiman, perkebunan, industri, infrastruktur pantai /pelabuhan).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenko perekonomian mangrove
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top