Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menjanjikan untuk mengalokasiskan 5%-10% saham divestasi PT Freeport Indonesia diberikan kepada Pemprov Papua dan Pemkab Timika.
Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebutkan bahwa dari 51% divestasi saham PT Freeport Indonesia, sekitar 5-10% akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika.
"Untuk masyarakat adat memang harus ada perhatian. Saran saya, Bapak [perwakilan masyarakat adat] menulis surat atau bicara di dalam forum, nanti kami fasilitasi semua. Mungkin 5-10% itu sebagian untuk masyarakat adat. Itu kalau menurut saya, nanti saya juga bicara. Untuk 51% kapan untuk diambil alih, terus harganya berapa, siapa dapat apa, nanti kita akan fasilitasi tetapi yang memimpin setelah ini Menteri BUMN," tutur Menteri Jonan.
Masyarakat Adat Papua mengapresiasi kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melakukan perundingan dengan PT Freeport Indonesia, termasuk dalam melibatkan perwakilan masyarakat adat Timika dalam perundingan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Odizeus Beanal usai bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Senin (4/9).
"Kami tadi bertemu Pak Menteri untuk mengucapkan terima kasih, sangat luar biasa perundingannya, tinggal mencapai kesepakatan bahwa perusahaan akan divestasi 51%, itu sangat luar biasa. Kami merasa bahwa Menteri ESDM dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah berjuang demi kedaulatan bangsa," ujar Odizeus.
Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Masyarakat Adat Papua juga meminta agar ke depan masyarakat adat dapat selalu dilibatkan dalam perundingan bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga adat terkait, dan pemilik hak ulayat, serta dapat memperoleh hak atas kepemilikan tanah.
"Kami harap ke depan untuk perundingan detail bagiannya itu kami ikut terlibat dan diberikan kesepakatan yang baik untuk masyarakat setempat. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Harapan kami ke depan, kesepakatan itu juga bisa didapat oleh pemilik ulayat dan juga masyarakat Papua dan Indonesia," lanjut Odizeus.
Hal serupa pun disampaikan oleh Perwakilan Dewan Adat Mamta Fibiolla Ohei. "Ini pertama kali di Indonesia dan 51% (divestasi) itu perjuangan besar, tidak hanya sejarah untuk Indonesia, tapi juga sejarah dunia. Raksasa Freeport yang begitu besar, akhirnya dengan pemerintahan ini bisa berbagi dengan kita. Pak Menteri tadi mengusulkan untuk Papua adat, pemilik hak ulayat, dilibatkan untuk duduk bersama-sama menyelesaikan bagian dari mereka," tutur Fibiolla.
