Bisnis.com, JAKARTA—PT Kereta Api Indonesia (Persero) segera bekerja sama dengan Bdan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) guna pemanfaatan lahan setelah pekan lalu memulai pembangunan fisik hunian yang bekerja sama dengan Perumnas di stasiun Tanjung Barat.
Direktur Utama Jakpro Satya Heragandhi mengatakan nota kesepahaman terkait kerja sama lebih lanjut akan diteken pada pekan depan. Dia mengatakan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44/2017 tentang Pengembangan Kawasan TOD mengamanatkan bahwa BUMN dan BUMD yang siap secara bisnis dapat bekerja sama dengan KAI.
“KAI dengan begitu banyak stasiun pemberhentian tidak mungkin dilakukan pengelolaan sendirian. Karena Jakpro BUMD DKI yang bergerak di properti diberikan semacam privilege [hak khusus],” katanya Kamis (24/8).
Menurut Satya, KAI menginginkan setidaknya 17 titik stasiun yang akan dikerjasamakan dengan pihaknya. Akan tetapi pihaknya masih mengkaji lebih lanjut tepat jumlah titik yang dapat mulai digarap. Dia menargetkan proyek kerja sama itu dapat mulai konstruksi fisiknya pada awal tahun depan.
Mengenai segmentasi hunian yang akan disasar, pihaknya akan menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang tingal di sekitar lokasi stasiun.
Kementerian BUMN melalui Perum Perumnas sendiri menargetkan membangun 50 titik stasiun untuk huniann TOD di seluruh Indonesia. Bulan depan Perum Perumnas juga akan memulai pembangunan Rusun TOD di Pondok Cina dan Klender.
Selain itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tengah membidik pemanfaatan lahan BUMN di daerah Jawa yang sudah tidak produktif untuk dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan.
“Kita sekarang juga sedang melihat lahan-lahan kita yang ada di kabupaten/kota bagaimana yang mungkin sekarang tidak dimanfaatkan dengan baik ataupun terutama tempat-tempat yang sekarang kita lihat yang rencananya pabrik gula di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, yang mungkin kita akan bangun yang baru maka yang lama bisa kita manfaatkan untuk rumah rakyat,” ujarnya.
Pembangunan hunian berkonsep TOD juga tengah didorong oleh pemerintah. Terkait itu, Rini mengungkapkan ada tantangan yang mesti dihadapi .Misalnya kombinasi hunian yang tentunya menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun juga diharapkan dapat menyasar untuk kalangan biasa.
“Makanya bantuan Menteri PUPR karena sebagian ada yang untuk MBR. Jadi ada yang subsidi, tapi kita juga harus mengombinasikan dengan yang non-subsidi, sehingga ada dukungan subsidi silang juga sehingga proyek ini bisa sustainable,” katanya.
