Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura II tetap berminat untuk mengucurkan modalnya dalam pengembangan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, meski porsi kepemilikan saham BUMN itu di PT Bandara Internasional Jawa Barat kian menciut.
Head of Corporate Secretary & Legal PT Angkasa Pura (AP) II Agus Haryadi mengatakan pembahasan mengenai porsi kepemilikan saham AP II di PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebenarnya masih berlanjut.
“Kita sendiri belum ada keputusan apakah mau inbreng atau seberapa besar peran AP II di BIJB. Dari hasil rapat-rapat terakhir dengan para stakeholder, perubahannya cukup dinamis,” katanya di Jakarta pada Selasa (22/8/2017).
Pada awal pembahasan, lanjut Agus, AP II hanya bertugas sebagai operator bandara dengan jangka waktu 5 tahun. Kemudian, keputusan itu tiba-tiba berubah, sehingga AP II bertugas menjadi pengelola selama 25 tahun ke depan.
Setelah itu, sambungnya, rencana tersebut juga berpotensi berubah kembali mengingat kebutuhan nilai modal untuk pengembangan Bandara Kertajati cukup besar, yakni menembus angka Rp2,6 triliun.
“Karena hasil pembahasan ini sangat dinamis, lebih baik tunggu saja hasilnya. Yang pasti, untuk saat ini AP II masih tetap berkomitmen untuk ikut dalam penyertaan saham melalui investasi infrastruktur,” tuturnya.
Sekadar catatan, AP II berminat membangun terminal kargo di Kertajati dengan investasi Rp100 miliar. Namun, apabila kerja sama antara AP II dan BIJB sebatas kerja sama operasi, investasi itu akan dialihkan ke tempat lainnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan porsi kepemilikan saham AP II di BIJB akan kian menciut. Hal itu dikarenakan porsi saham BIJB akan diserap Pemprov Jabar, BUMD, dan pembeli reksa dana penyertaan terbatas.
“Pemprov Jabar minimal 51%, namun bisa bertambah mencapai sekitar 70%. Kemudian, porsi saham dari skema RDPT mencapai 25%. Itu artinya AP II mungkin hanya mendapatkan 5%,” ujarnya.
Virda mengungkapkan BIJB bersama PT AP II dan Pemprov Jabar saat ini masih menyusun data-data yang dibutuhkan sebagai syarat dimulainya rencana kerjasama due diligent, agar BUMN itu dapat segera masuk sebagai pemegang saham.
Menurutnya, Kemenko Maritim telah meminta agar persyaratan dan data sudah lengkap pada 17 September 2017. Adapun, AP II diberi tenggat untuk masuk sebagai pemegang saham BIJB paling lambat November 2017.
Seperti diketahui, Bandara Kertajati akan memiliki terminal berkapasitas 5 juta penumpang per tahun pada tahap pertama dengan mengoperasikan satu landas pacu (runway) dengan panjang 3.000x60 meter.
Pada tahap selanjutnya, kapasitas terminal Bandara Kertajati akan kembali ditingkatkan hingga 18 juta penumpang per tahun. Adapun, jumlah landas pacu juga akan ditambah menjadi dua landas pacu.
Di sisi lain, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia juga tengah merampungkan pembangunan menara pemantau di Bandara Kertajati dengan nilai investasi Rp58,3 miliar.
