Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut PT Pertamina (Persero) harus menanggung beban dalam menjalankan bahan bakar minyak (BBM) satu harga.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan dengan target penyelesaian 150 titik penyamaan harga untuk distribusi BBM jenis premium dan solar, Pertamina harus menanggung beban biaya distribusi sehingga menyebut perseroan 'ngos-ngosan'.
"Pertamina baru bangun 150 saja sidah ngos-ngosan," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Menurutnya, angka 150 memang masih lebih kecil dari angka kemungkinan penambahan lokasi penyamaan harga BBM. Dari data, katanya, daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) tercatat sekitar 160 lokasi dengan 2.000 di tingkat kecamatan dan terdapat potensi tambahan 21 lokasi di tingkat desa.
Agar bisa terus menambah distributor, ujar Fanshurullah, BPH Migas menyarankan agar Rp1 triliun yang berasal dari pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bisa digunakan. Menurutnya, BPH Migas hanya memanfaatkan sekitar Rp200 miliar dari total Rp1,2 triliun per tahun dari iuran BPH Migas. Sisanya, bisa dimanfaatkan untuk menambah lokasi BBM satu harga.
Dengan Rp1 triliun itu, katanya, BBM satu harga bisa menyentuh 500 lokasi baru.
"Rp1 triliun sampai 500 lokasi yang dibangun," katanya.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Pertamina M. Iskandar mengatakan untuk bisa menyamakan harga di 50 titik tahun ini, pihaknya harus menanggung biaya penyaluran sebesar Rp800 miliar. Sementara, hingga tiga tahun ke depan dengan total 150 lokasi, perseroan harus menanggung beban Rp3 triliun untuk biaya distribusi.
"150 titik untuk 3 tahun, berarti sekitar Rp3 triliun," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
