Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mampukah Presiden China Xi Jinping Redakan Lonjakan Utang?

Ekspansi kredit yang dilancarkan China menimbulkan bom waktu. Utang China secara keseluruhan melonjak hingga sekitar US$29 triliun. Pertanyaan pun muncul jika Presiden XI Jinping dapat mengatasi lonjakan utang.
Renat Sofie Andriani
Renat Sofie Andriani - Bisnis.com 02 Agustus 2017  |  15:04 WIB
Presiden China Xi Jinping - Reuters
Presiden China Xi Jinping - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Ekspansi kredit yang dilancarkan China menimbulkan bom waktu. Utang China secara keseluruhan melonjak hingga sekitar US$29 triliun. Pertanyaan pun muncul jika Presiden XI Jinping dapat mengatasi lonjakan utang?

Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan China merajai dunia dalam aksi takeover senilai US$343 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa di antaranya adalah Dalian Wanda Group yang membeli Legendary Entertainment seharga US$3,5 miliar pada tahun 2016, Anbang Insurance Group yang membeli Waldorf Astoria, serta Fosun International Ltd. yang membeli Club Méditerranée SA dan Cirque du Soleil.

Bersamaan dengan hal tersebut, pihak regulator perbankan China pada bulan Juni memerintahkan kreditur untuk mencermati eksposur mereka terhadap empat konglomerat swasta dengan jam terbang tinggi.

Keempatnya adalah Dalian Wanda, Anbang, Fosun, dan raksasa penerbangan dan perkapalan HNA Group Co, yang telah mengumumkan kesepakatan senilai US$75 miliar di dalam dan luar negeri sejak awal tahun 2016.

Menurut Bloomberg News, sejumlah bank besar China yang membantu mendanai akuisisi global HNA telah berhenti mengeluarkan pinjaman baru ke perusahaan tersebut.

Pihak otoritas juga dikabarkan meminta Anbang untuk menjual aset luar negerinya serta merepatriasi dana tersebut. Meski demikian, Anbang menyatakan tidak memiliki rencana untuk menjual kepemilikan luar negerinya saat ini.

Para eksekutif perusahaan-perusahaan China diketahui memanfaatkan ekspansi kredit yang telah dilancarkan pihak otoritas finansial negara tersebut pasca krisis finansial global. Namun hal ini ternyata menimbulkan bom waktu di kemudian hari

Secara keseluruhan, jumlah utang pemerintah, rumah tangga, dan korporasi mencapai lebih dari US$28,8 triliun atau 258% dari produk domestik bruto. Bagian terbesar, sekitar US$17 triliun, terkonsentrasi pada neraca perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan milik negara yang menghasilkan barang mulai dari baja sampai batu bara, perusahaan konstruksi, dan pengembang properti.

Semakin lama guliran kredit di China berlanjut, semakin besar pula risiko penurunan. Di beberapa titik, negara tirai bambu ini tidak lagi dapat menunda pembayaran utang saat ini sekaligus mendanai proyek baru.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), apabila China tidak dapat mengurangi ketergantungannya pada utang, maka pertumbuhan negara tersebut dapat melambat dari 6,9% pada paruh pertama tahun 2017 menjadi 5% pada 2021.

Tingkat pertumbuhan bahkan bisa turun di bawah 3% jika China mengalami krisis keuangan. “Dampaknya akan menimbulkan gejolak di seluruh ekonomi global, yang tahun lalu memperoleh kontribusi sekitar sepertiga dari ekspansi dari China,” jelas perusahaan jasa finansial, Nomura Holdings Inc.

Apakah pembatasan pemberian pinjaman kepada empat konglomerat di atas merupakan tanda bahwa pemerintah akan serius menangani masalah utang? Sebagai informasi, upaya serupa yang pernah dilancarkan sebelumnya hanya berumur pendek.  

Sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012, Presiden Xi Jinping telah menindak korupsi di dalam negeri dan telah muncul sebagai sosok paling kuat sejak tokoh revolusioner Chinam Deng Xiaoping. Namun ketika berbicara tentang penanganan utang, Xi Jinping kurang agresif.

Langkah pengurangan utang secara besar-besaran (Great Deleveraging) dapat terjadi jika Xi Jinping mengkonsolidasikan cukup kekuatan dalam perombakan kepemimpinan Politbiro musim gugur ini. Ia pun sudah mendorong pihak regulator keuangan untuk menangani pinjaman yang berlebihan di perusahaan-perusahaan milik negara.

“China harus mempertimbangkan untuk membatasi utang BUMN sebagai prioritas dari segala prioritas,” kata Xi Jinping dalam sebuah pertemuan kebijakan keuangan pada 14-15 Juli. Ia bahkan meminta pejabat daerah untuk bertanggung jawab seumur hidup jika mereka gagal mencegah pinjaman yang sembrono di bawah penanganan mereka.

“Kami memerlukan konsolidasi politik semacam itu untuk mendorong segala hal di masa mendatang,” kata Tao Dong, penasihat senior perbankan swasta di Credit Suisse Group AG.

Menurutnya, Kongres Partai yang berlangsung musim gugur tahun ini imbasnya bisa sama dengan peluncuran reformasi Deng Xiaopin yang membawa China ke dunia pada akhir tahun 1970an.

“Hampir setiap 15 tahun, China memiliki perubahan yang besar. Saat ini, negara tersebut berada di ambang perubahan besar berikutnya,” katanya.

China memiliki sumber keuangan yang luar biasa, termasuk cadangan devisa senilai US$3 triliun, jika bank atau perusahaan yang berhutang mengalami masalah. Lalu ada tabungan domestik sebesar US$24 triliun yang membuat bank terbanjiri uang tunai. Ini berarti mereka tidak perlu meminjam dari luar negeri.

Namun untuk benar-benar menundukkan ketergantungan utang, China akan membutuhkan kemauan untuk membiarkan perusahaan-perusahaan tersebut gagal. Langkah ini merupakan pergeseran mendasar dalam cara modal dinaikkan dan dialokasikan, kemudian berakhirnya fiksasi pada target pertumbuhan tahunan.

“Pengurangan utang yang sesungguhnya tidak hanya berarti menyingkirkan target pertumbuhan, tapi juga berarti menggarisbawahi insentif melalui ekonomi secara keseluruhan dan perangkat politik,” kata Andrew Polk, salah satu pendiri perusahaan riset Trivium China.

Pertumbuhan ekonomi yang terlalu banyak dalam beberapa tahun terakhir bergantung pada banyaknya uang pinjaman, dengan utang yang benar-benar tumbuh lebih cepat daripada keseluruhan ekonomi selama lima tahun terakhir.

Dan di sebuah negara di mana kader partai secara teratur berputar antara tugas pemerintah dan perusahaan negara, ada konstituensi yang mendukung pinjaman dan pengeluaran untuk proyek-proyek infrastruktur besar. Kredit adalah kekuatan di China.

“Bank-bank berperilaku seperti bank-bank Stalinis (dahulu di Uni Soviet), semakin besar neraca, semakin baik. Sampai Anda mengubah cara fungsi bank, yang anda lakukan hanyalah menyelesaikan satu masalah hingga masalah lain timbul,” kata Michael Spencer, kepala ekonom dan kepala riset untuk Asia Pasifik di Deutsche Bank AG.

Kesediaan untuk memompa kredit ke perusahaan yang tidak kompetitif telah menciptakan zombie companies - yang oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) definisikan sebagai perusahaan lama yang memiliki masalah terus-menerus dalam memenuhi pembayaran bunga mereka.

Meskipun terdapat kelebihan kapasitas dalam industri seperti baja, batu bara, dan semen, pemerintah lebih cenderung untuk menyelamatkan atau menjual perusahaan yang goyah daripada membiarkannya bangkrut.

Tahun lalu, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan bahwa China harus "dengan kejam menikamkan pisau" pada zombies di sektor yang memiliki kelebihan kapasitas. Dengan ekonomi yang terus meningkat dan membaiknya ekspor, Xi mampu berbicara dengan keras tahun ini, namun pasar skeptis menunggu hasilnya.

“Kita perlu melihat kebangkrutan, banyak dari mereka (perusahaan-perusahaan),” kata Michael Every, kepala riset pasar keuangan di Rabobank Group.

China juga perlu terus memodernisasi sistem keuangannya. Pemerintah harus menindak bayang-bayang sektor perbankan bayangan senilai US$9,6 triliun dari lembaga keuangan yang tidak diatur.

“Salah satu efek samping yang tidak disengaja dari kampanye awal Xi melawan utang adalah bahwa peminjam, terutama pengembang real estat, telah berbondong-bondong masuk ke bentuk pembiayaan alternatif,” menurut Xu Gao, kepala ekonom China Everbright Securities Co.

Sulit mengatakan akan seberapa agresifnya Xi Jinping dalam meredakan lonjakan utang perusahaan. Tidak ada alasan China tidak dapat menggabungkan paket reformasi komprehensif yang akan memungkinkannya untuk secara bertahap menurunkan tingkat utangnya sampai tingkat yang dapat dikelola, sementara terus berkembang dan meningkatkan standar kehidupan di dalam negeri.

Mengingat utang tersebut didanai oleh tabungan dalam negeri - bukan pemberi pinjaman asing - Beijing memiliki ruang gerak yang luas untuk reformasi. Tapi itu harus terjadi. Alternatifnya adalah kelambanan yang dapat terlihat akibat pengurangan utang tidak teratur yang menimbulkan kerugian ekonomi.

Selama lima tahun pemerintahannya, Xi telah menunjukkan kekuatan bahkan mengambil langkah yang tidak biasa untuk menempatkan dirinya bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi. Namun menyangkut pengelolaan utang China, banyak yang akan melihat seberapa bijak dia menggunakan kekuatannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

xi jinping utang china
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top