Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Susi: Subsidi BBM untuk Nelayan Boleh Dicabut, Asal ...

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan nelayan membutuhkan ketersediaan solar di banyak tempat ketimbang BBM subsidi
Nelayan menimbang ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Ikan Muara Angke, Jakarta, Senin (8/5)./Antara-Aprillio Akbar
Nelayan menimbang ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Ikan Muara Angke, Jakarta, Senin (8/5)./Antara-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan nelayan membutuhkan ketersediaan solar di banyak tempat ketimbang BBM subsidi. Susi meminta PT Pertamina (Persero) memprioritaskan pemerataan distribusi BBM ke pulau-pulau terluar.

Dia mengaku telah menyampaikan usulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan agar subsidi solar untuk nelayan pemilik kapal ukuran 30 gros ton (GT) ke bawah dicabut, setelah sebelumnya mengegolkan penghapusan subsidi untuk pemilik kapal di atas 30 GT.

"Jadi, tolong [subsidi] dicabut, tapi kembalikan solar ada di mana-mana karena dibutuhkan nelayan. Itu permintaan kami. Saya mohon ini bisa ditindaklanjuti. Saya akan bicara dengan Pak Jonan dan ingatkan beliau," katanya di sela-sela penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pertamina, Senin (31/7/2017).

Selain menjadi energi nelayan untuk melaut, Susi mengatakan solar vital bagi pengangkutan ikan dari area penangkapan ikan ke sentra-sentra pengolahan. Ketersediaan BBM di pulau-pulau terluar penting agar aktivitas ekspor dapat dilakukan langsung dari lokasi ke negeri tetangga.

Susi menceritakan ikan yang ditangkap di Morotai selama ini dikapalkan hingga delapan jam ke Bitung untuk diproses. Dari Bitung, ikan yang telah diproses itu diangkut ke Makassar untuk selanjutnya diekspor. Idealnya, kata Susi, ikan itu dapat dikirimkan langsung ke Davao di Filipina atau ke Brisbane di Australia dari Morotai.

Pasokan solar juga penting untuk mengangkut ikan ke pusat-pusat konsumsi di Indonesia barat. Apalagi, pemerintah memasang target konsumsi ikan 46 kg per kapita tahun ini, naik dari realisasi tahun lalu 43 kg per kapita. Sayangnya, pembangunan pulau terluar, termasuk unit pengolahan ikan di dalamnya, terkendala kekurangan listrik dan BBM.

"Lumbung ikan ada di Indonesia timur, Sulawesi, Sumatra, dan selatan Jawa. Kalau semua tidak lancar BBM-nya, ya semua terhenti," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper