Bisnis.com, JAKARTA- Para pelaku usaha dan stake holder yang berkepentingan dengan komoditas beras meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan solusi dari polemik beras yang terjadi sepekan terakhir ini.
Direktur Utama PT Food Station--BUMD DKI sektor pangan--Arief Prasetyo mengatakan pihaknya tengah duduk bersama dengan pemerintah pusat untuk membicarakan terkait harga eceran tertinggi beras medium, premium dan beras khusus.
"Hari ini kita masih diskusi soal harga dan belum selesai. Intinya meminta harga yang untuk beras terutama beras medium," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (31/7).
Dia menuturkan seluruh stake holder perberasan mulai dari petani hingga pedagang pengecer beras hadir mewakili dalam rapat pembahasan harga eceran beras tersebut.
Menurutnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen belum mewakili secara keseluruhan.
"Kami ingin win-win solutions untuk semua stake holder beras. Meskipun yang premium dan beras khusus masih debatable apakah perlu harga acuan atau tidak. Tapi intinya kami ingin dari mulai petani hingga pengecer untung," paparnya.
Baca Juga
Dia menuturkan pasokan beras ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur mulai kembali normal setelah sebelumnya sempat tersendat akibat polemik beras tersebut.
Dia menjelaskan per Senin (31/7) beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang mencapai 4.126 ton yang diangkut oleh 427 truk.
"Artinya sudah normal kembali setelah ada jaminan keamanan berusaha yang diminta teman-teman pedagang dam review Permendag No. 47/2017," ujarnya.
Sebelumnya, pasca-penggerebekan pabrik beras Maknyuss di Bekasi oleh aparat gabungan, kondisi pasar beras di Cipinang sempat menurun termasuk pasokan beras hingga 30%.
Arief mengatakan biasanya per hari pasokan beras ke Pasar Induk Cipinang bisa sampai 3.000 ton. Namun setelah kasus tersebut turun jadi sekitar 2.800 ton per hari.
Muhammad Firdaus, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB mengatakan pemerintah perlu menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras yang lebih ideal.
Menurutnya, penetapan HET tersebut dimaksudkan sebagai acuan penjualan di konsumen baik untuk Bulog maupun bagi pelaku usaha.
"HET ditetapkan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, yaitu biaya produksi, distribusi, keuntungan dan biaya lain," katanya kepada Bisnis melalui WhatsApp.
Menurutnya, biaya distribusi harus dibedakan antara pemasaran melalui pasar becek dan melalui ritel modern. Sebab, sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa harga produk pertanian yang sama dapat berbeda dua kali lipat di kedua tempat tersebut.
Dia menjelaskan, di Indonesia tidak ada aturan yang secara tegas membatasi keuntungan para pelaku usaha. Dalam prinsip ekonomi, kata dia, apabila pelaku usaha memperoleh keuntungan yang sangat besar, maka diindikasikan ada persaingan tidak sehat.
Firdaus menambahkan seluruh stake holder beras dan pemerintah perlu melakukan upaya, yakni pengumpulan data akurat terkait biaya produksi riil petani padi untuk berbagai varietas dominan dan varietas lokal.
"Pemerintah juga harus melakukan singkronisasi data harga gabah, harga beras di penggilingan, harga beras di grosir dan harga beras di pasar eceran antar institusi pemerintah," paparnya.
