Bisnis.com, JAKARTA - Diskursus pemindahan ibu kota disambut antusias oleh sejumlah pemerintah provinsi. Beberapa daerah bahkan secara gamblang menyatakan ketertarikan dan kesiapan menjadi calon ibu kota baru menggantikan Jakarta yang telah uzur.
Beberapa kota yang santer disebutkan berpeluang menjadi calon ibu kota baru di luar Pulau Jawa ialah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimatan Selatan, Sulawesi Selatan, hingga beberapa provinsi di Sumatra.
Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Timur, misalnya, telah menyampaikan kesiapan Balikpapan sebagai ibu kota pengganti Jakarta. Hal yang sama juga disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang mengklaim Makassar siap untuk menjadi ibu kota baru.
Antusiasme kota-kota lain di luar Jawa sedikit banyak memberikan keyakinan kota-kota lain di luar Jakarta, sejatinya siap untuk ditata lebih baik. Kota-kota di luar Jawa berambisi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap pulau.
Menariknya, masalah klasik perkotaan di Tanah Air hampir sama yakni minimnya investasi swasta untuk membangun fasilitas infrastruktur, kesetiaan pada tata ruang, hingga masalah lingkungan seperti sampah.
“Kalau tak salah 20 tahun lalu sempat mencuat Jonggol, tapi tidak jadi. Sekarang muncul lagi. Ini hanya soal komitmen pemerintah,” ujar salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya kepada Bisnis, seperti dikutip dari Harian Bisnis Indonesia, Kamis (27/7/2017).
Seperti diketahui, pemerintah pusat nampaknya masih gamang baik untuk memindahkan ibu kota ataupun menentukan lokasi. Sejarah mencatat Indonesia telah beberapa kali mewacanakan pemindahan ibu kota tetapi wacana itu menguap bersama pergantian pemerintahan, faktor nonteknis lainnya, hingga godaan pembenahan Jakarta.
Lepas dari permasalahan klasik Jakarta seperti banjir, sampah, hingga polusi, pemindahan ibu kota harusnya bukan karena pelarian dari permasalahan Jakarta. Kota metropolitan ini pun masih sangat menarik dan menggoda.
BKPM misalnya mencatat investasi swasta di DKI Jakarta pada semester I/2017 mencapai Rp49 triliun, setara dengan 14,6% dari total investasi nasional yang senilai Rp336,7 triliun.
Pemerintah pusat pun telah menggelontorkan banyak dana selama 2—3 tahun terakhir untuk infrastruktur Jakarta MRT, monorel, hingga kereta cepat Jakarta—Bandung.
Dengan besarnya biaya membangun kota baru dan nilai investasi yang pemerintah keluarkan untuk Jakarta, wacana pemindahan ibu kota seharusnya untuk pelayanan pemerintah pusat yang lebih baik kepada negera kepulauan ini.
