Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan Presiden World Bank Jim Yong Kim ke Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membahas komitmen Bank Dunia membantu penyediaan perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyatakan komitmen penyediaan perumahan subsidi oleh World Bank senilai US$400 juta tersebut sudah hampir masuk tahap finalisasi.
Bentuk komitmen World Bank akan dituangkan dalam subsidi down payment (DP) dalam pembelian rumah oleh MBR.
Nantinya, World Bank akan bekerjasama dengan sejumlah bank dalam negeri untuk memudahkan biaya DP.
MBR yang tidak memiliki gaji tetap atau pekerja informal juga dapat menikmati fasilitas ini.
Hal tersebut berbeda dengan subsidi pemerintah selama ini melalui skema Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (FLPP).
Baca Juga
Dalam FLPP, subsidi pemerintah diberikan dalam bentuk suku bunga rendah serta cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit.
Selain itu, penerima subsidi haruslah yang memiliki gaji tetap atau pekerja formal.
“Jadi semacam subsidi down payment. DP ini kan bisa sampai 30%, nah itu dia semua yang bayar. Sehingga dengan bunga yang sekarang ini, you bisa bayar cicilan dengan gampang,” kata Sofjan, di kantornya, Rabu (26/7/2017).
Saat ini, Sofjan mengatakan World Bank masih memfinalisasi program tersebut, utamanya perihal bentuk dana bantuan dengan Kementerian Keuangan.
“Jadi tinggal approval. Saya pikir ini mestinya cepat selesai, karena ini tinggal final task dengan Kemenkeu,” ujarnya.
Rencananya, bantuan World Bank akan dilakukan bertahap. Pada tahap selanjutnya, World Bank akan menggelontorkan dana mencapai US$780 juta.
Sofjan menyebut sejumlah bank sudah menyatakan kesiapan untuk terlibat, baik bank BUMN, bank pembangunan daerah (BPD) maupun bank swasta.
“Ada BRI, BTN, BCA, Bank Jabar mau. Ada juga Bank (CIMB) Niaga, Bank DKI. Selama ini mereka punya kemampuan untuk mau,” ujarnya.
Sofjan mengatakan program baru dari World Bank tersebut membantu pemerintah untuk mengatasi backlog, selain dengan cara FLPP.
“Karena kalau FLPP ndak cukup. Ini cara lain untuk menambah. Khusus untuk rumah subsidi,” ujarnya.
Usai pertemuan dengan Presiden World Bank Jim Yong Kim, Wapres JK menyatakan fokus pembicaraan antara Jim dan dirinya adalah membicarakan perihal penanganan gizi buruk (stunting) dan kemiskinan.
Selain itu, keduanya juga menyinggung perihal pendanaan infrastruktur di Indonesia. Sebelumnya, World Bank menyarankan Indonesia untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pendanaan proyek.
“Selama ini kan kita mempunyai sistem [pendanaan[ yang tidak hanya satu, ada kerja sama, multilateral, ada bilateral ada juga dalam negeri, itu semua kita bahas,” jelas Wapres.
