Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah meyakini pengembangan kawasan industri mampu menarik lebih banyak realisasi investasi ke sektor manufaktur di luar Jawa.
Proyek strategis nasional mencantumkan sebanyak tujuh belas kawasan industri di dalam revisi daftar proyek strategis nasional. Lima di antaranya merupakan kawasan baru yang diperkirakan mampu menyerap investasi senilai Rp79,13 triliun.
Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Imam Haryono menyatakan seluruh investor di dalam kawasan industri proyek strategis mendapat kemudahan dalam urusan pembebasan lahan.
“Pengurusan lahan di kawasan industri PSN itu dijamin pemerintah supaya bisa cepat beroperasi. Dengan begitu, investasi bisa semakin banyak mengalir ke kawasan industri,” ujar Imam kepada Bisnis, Senin (10/7).
Umumnya, pengelolaan kawasan selama ini banyak terkendala urusan lahan. Proses kepengurusan izin pemanfaatan lahan bagi industri tenant memakan waktu yang cukup berlarut larut. “Dengan masuknya beberapa kawasan industri baru ke dalam PSN, semua hambatan perijinan itu bisa terselesaikan dengan cepat,” ujar Imam.
Seperti diketahui, pemerintah menambahkan lima kawasan industri ke dalam proyek strategis nasional. Kelima lokasi baru itu diperkirakan mampu menyedot investasi senilai Rp79,13 triliun. Lima lokasi itu berada di Gresik, Dumai, Tanjung Buton, Wilmar Serang, danTanah Kuning.
Baca Juga
Kawasan Industri Dumai merupakan pusat hilirisasi kelapa sawit. Kawasan Industri JIIPE Gresik adalah pusat industri alat berat. Wilmar Serang merupakan kawasan industri pengolahan kimia dan baja. “Tanjung Buton lebih condong ke hilirisasi pertanian dan perikanan. Sementara Tanah Kuning nantinya diproyeksikan menjadi pusat industri pengolahan aluminium,” ujar Imam.
Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri Fahmi Shahab optimistis semakin banyak investasi yang mengalir ke sektor manufaktur dengan bertambahnya kawasan industri di dalam proyek strategis nasional.
“Penambahan daftar kawasan industri yang masuk PSN, terutama bila disupport dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan, pengaruhnya sangat besar terhadap penyerapan investasi,” ujar dia.
Menurutnya, pemilik modal bukan hanya melihat dorongan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance yang ditawarkan pemerintah. Tapi, investor yang hendak menanamkan modal ke kawasan industri juga terlebih dulu melihat ketersediaan infrastruktur sebagai pertimbangan utama.
Semakin terintegrasi kawasan industri dengan infrastruktur dasar, semakin menarik peluang investasi di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan tanpa dukungan infrastruktur dasar dianggap sebagai investasi yang beresiko tinggi.
“Integrasi infrastruktur menjadi pertimbangan utama. Itu mengapa investor belum begitu banyak yang tertarik ke pengembangan industri luar Jawa,” ujar dia.
Pemerintah mengembangakan kawasan industri ke luar Jawa untuk menumbuhkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Proyeksi kebutuhan investasi untuk pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di dalam proyek strategis nasional mencapai Rp 290 triliun.
Pendanaan lebih banyak didorong dari pendanaan sektor swasta lantaran ketersediaan APBN hanya diproyeksikan untuk menanggung pengerjaan proyek-proyek infrastruktur dasar.
