JAKARTA - Bea Cukai terus berupaya mewujudkan proses bisnis impor ekspor yang sehat, adil, dan transparan. Upaya ini turut dituangkan dalam program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang telah dimulai sejak Desember 2016. Program reformasi tersebut merupakan upaya berkesinambungan yang tidak hanya menyasar internal Bea Cukai, tetapi juga para pengguna jasa.
Untuk menyampaikan perkembangan program tersebut, Bea Cukai mengundang Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) dan Asosiasi Perusahaan Kawasan Berikat (APKB) dalam acara Customs Talk yang bertajuk Sharing Session Program Penguatan Reformasi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai, Jumat (7/7/2017).
Direktur Teknis Kepabeanan, Oza Olavia menerangkan acara ini bertujuan untuk menjabarkan program penguatan reformasi serta perkembangannya kepada APJP dan APKB, mengingat keduanya merupakan observer program tersebut dan turut diikutsertakan sebagai narasumber dalam berbagai pertemuan yang membahas program-program reformasi.
“Beberapa program unggulan telah selesai dijalankan oleh Bea Cukai, kali ini Bea Cukai akan menjalankan program-program berikutnya sebagai lanjutan penguatan reformasi, salah satunya adalah penertiban importir berisiko tinggi,” jelas Oza.
Menurutnya, hal ini merupakan sisi lain dari pemberian fasilitas yang berjalan secara paralel guna lebih meningkatkan kepatuhan importir yang dipandang perlu untuk menjadikan Bea Cukai organisasi yang efektif dan kredibel, mengoptimalisasi penerimaan, serta utamanya dalam mewujudkan industri dan perdagangan yang tertib dan adil.
Menanggapi pelaksanaan program penertiban impor berisiko tinggi, Ketua APJP, Edward Otto Kanter mengungkapkan bahwa pihaknya merespon positif dan akan membantu mengoptimalkan pelaksanaannya dengan cara menambah jumlah perusahaan yang patuh melalui program member get member. Selain itu APJP juga menyambut baik langkah yang dilakukan Bea Cukai dalam mengkategorikan importir berisiko tinggi.
“Kami mengapresiasi pendekatan yang digunakan Bea Cukai dalam mengkategorikan importir berisiko tinggi berdasarkan company performance bukan berdasarkan jenis produk,” tutur Edward.
Ditemui di kesempatan yang sama, Ketua APKB, Ade Riphat Sudrajat mengutarakan dukungannya dengan menyampaikan anjuran bagi Bea Cukai untuk menindak tegas pengusaha Kawasan Berikat yang bermasalah. Selanjutnya, ia menyampaikan harapannya terkait pengimplementasian Kawasan Berikat Mandiri “Kami berharap ke depannya pengimplementasian Kawasan Berikat Mandiri dapat dipercepat serta pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan Bea Cukai semakin tepat sasaran,” pungkas Ade.
