Menkeu Sri Mulyani : Pemerintah Jaga Keseimbangan Utang

Pemerintah akan menjaga keseimbangan utang supaya defisit tidak melebar. Dipastikan pengelolaan utang akan difokuskan pada belanja modal yang lebih produktif.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 03 Juli 2017  |  17:31 WIB
Menkeu Sri Mulyani : Pemerintah Jaga Keseimbangan Utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan mengenai keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, di Jakarta, Jumat (9/6). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan menjaga keseimbangan utang supaya defisit tidak melebar. Dipastikan pengelolaan utang akan difokuskan pada belanja modal yang lebih produktif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, dari eksposur utang secara nasional, jika dibandingkan dengan Gross Domestic Product atau GDP rasio utang Indonesia masih di bawah 30%.

Posisi Indonesia masih lebih baik, jika dibandingkan India atau Argentina sekalipun.

“Kami tetap menjaga secara hati-hati dan mengelolanya secara transparan supaya masyarakat memahami pertimbangan pemerintah berutang,” kata Sri Mulyani, Senin (3/7/2017).

Sebelumnya pemerintah memprediksi defisit fiskal bakal melebar sebanyak 2,6% sedangkan shortfall penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp50 triliun.

Selain itu, otoritas fiskal juga mencatat ada tendensi kenaikan belanja untuk sejumlah kegiatan misalnya Asean Games, Pilkada atau Pemilu, hingga sertifikasi tanah senilai Rp10 triliun.

Utang, kata Sri Mulyani, bisa saja tidak dilakukan asalkan penerimaan khususnya di sektor perpajakan harus dinaikkan. Walaupun, dalam kenyataannya realisasi penerimaan perpajakan setiap tahun tak pernah mencapai target.

“Kami terus pantau potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi, juga menjaga belanja agar baik dan hati-hati, jadi tidak asal belanja, yang perlu diperhatikan, dengan adanya keseimbangan penerimaan lalu strategi belanja kita harapkan defisit akan terus menerus bisa ditekan,” kata Sri Mulyani.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pusat per April 2017 mencapai Rp3.667, 41 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman senilai Rp734,71triliun dan surat berhaga negara atau SBN senilai Rp2.932,69 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
menkeu

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top