Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan pupuk pelat merah PT Pupuk Indonesia (Persero) masih mengharapkan adanya penyesuaian harga gas pada pengembangan dua klaster proyek petrokimia, yaitu di Bintuni dan Masela.
Asumsi sementara harga gas pada kedua proyek itu dianggap masih terlalu tinggi bagi perseroan.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Isdat menyatakan perseroan telah melakukan penghitungan harga gas yang paling layak pada kedua klaster itu.
Biaya gas untuk pengembangan kedua proyek petrokimia yang masuk ke dalam hitungan perseroan berada di angka US$3 per MMBTU.
Angka itu lebih rendah ketimbang asumsi penghitungan harga gas dari pemerintah senilai US$5,86 per MMBTU.
“Harga sementara yang kita hitung di kedua project itu, floor price yang cocok di US$3 per MMBTU. Maka kami sebenarnya ingin pemerintah mengkaji ulang lagi harganya,” ujar Aas pekan lalu di Jakarta.
Baca Juga
Perseroan memiliki opsi lain agar tetap bisa menggarap proyek petrokimia pada dua klaster petrokimia tersebut. Asalkan, pemerintah menyanggupi penambahan insentif tambahan sebagai kompensasi pengganti penurunan asumsi harga gas.
“Ya kalau harga gasnya tetap ga bisa ditekan lagi, kami meminta insentif tambahan supaya penugasan ini tidak membuat kami rugi. Mungkin kami minta tax holiday dan kesiapan infrastruktur yang lebih mumpuni sebagai kompensasinya,” ujar Aas.
Aas menyatakan proyek petrokimia di kedua sumur gas abadi tersebut memang sangat potensial untuk dikembangkan. Hanya saja, kedua daerah itu berada di remote area yang masih minim infrastruktur dan logistik.
Rencananya, PT Pupuk Indonesia bakal bermitra membentuk entitas patungan bersama mitra asal Jerman Ferrostaal untuk proyek di Bintuni.
Sementara itu, Pupuk Indonesia merupakan salah satu dari tiga perusahaan yang berencana berinvestasi di Blok Masela.
Dua perusahaan lain yang meminati peluang investasi di Blok Masela yaitu ElsoroMulti Prima dan Sojitz Indonesia.
“Prinsipnya kami siap menggarap Bintuni dan Masela. Pasokan gas sudah oke, tinggal nego masalah harganya saja. Tapi intinya keinginan kami dengan mitra investor sama, yaitu meminta harga keekonomian yang paling layak,” ujar Aas.
Bintuni dan Masela diproyeksikan menjadi pusat industri petrokimia yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, yaitu dengan menjadi pusat pengolahan gas bumi menjadi metanol, etilen, polipropilen, dan polietilen.
Sebelumnya, pemerintah juga tengah mengkaji opsi insentif fiskal sebagai kompensasi pengganti penurunan harga gas. Dorongan insentif itu diharapkan dapat menjadi jalan tengah kecocokan harga antara investor dengan kontraktor gas.
Direktur Kimia Hulu Kementerian Perindustrian M. Khayam menyatakan pemerintah masih menempuh sejumlah pembahasan mengenai harga acuan gas untuk proyek Masela.
Insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday bisa saja diselipkan supaya tidak memberatkan bagi industri.
“Ada opsi tetap pakai harga acuan US$ 5,86 per MMBTU itu, tapi nanti dikompensasikan dengan insentif fiskal supaya hitung-hitungannya tetap bisa masuk,” ujar Khayam.
