Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu perusahaan pengelola dana pensiun asal Australia mengaku sangat berminat untuk berinvestasi di sektor infraskturtur di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro usai menghadiri Investor Forum diselenggarakan oleh Australia Indonesia Business Council (AIBC) di Canberra, Australia, Selasa (20/6/2017).
Meskipun Bambang belum mau memberi tahu nama perusahaan tersebut, namun dia menyebutkan bahwa lembaga pengelola pensiun tersebut memiliki aset yang dikelola senilai 2,1 triliun dolar Australia.
"Investor infrastruktur asal Australia menunjukkan ketertarikan besar masuk ke infrastruktur Indonesia dengan pola pembiayaan ekuitas, pembiayaan utang, dan obligasi subordinasi (subdebt)," kata Bambang, dalam keterangan resminya, Selasa (20/6.2017).
Menurut Bambang investor infrastruktur besar Australia tersebut terus meningkatkan investasi infrastrukturnya di kawasan negeri berkembang di luar Asia seperti Meksiko, Chili dan negara-negara di Eropa Timur. Sementara itu untuk kawasan Asia, negara yang menjadi bidikan adalah Indonesia dan Filipina.
Adapun, investor besar infrastruktur Australia tersebut mengelola aset-aset dana pensiun jangka panjang dalam kurun 20 hingga 30 tahun. Bambang pun menilai karakter tersebut sangat cocok untuk pembiayaan dan pengembangan infrastruktur di Tanah Air.
Bambang menambahkan, investor tersebut menyatakan tidak ingin menjadi pemegang saham mayoritas dan hanya membidik kepemilikan saham antara 25%-49%.
Lembaga dana penisun tersebut tercatat telah berinvestasi di bidang infrastruktur seperti di sejumlah bandara di Amerika Serikat dan Eropa Barat serta Bandara Brisbane dan Sydney selama 10 tahun terakhir.
“Investor Australia tertarik dan menjajaki proyek infrastruktur dengan skema Public Private Partnership (PPP) melalui pendekatan availability payment,” lanjut Bambang.
Pemerintah, lanjut Bambang, terus mendorong partisipasi pihak swasta baik dari dalam dan luar negeri untuk mengembangkan infrastruktur di Tanah Air. Keberadaan infrastruktur sangat vital untuk mendorong konektivitas, memajukan pembangunan perkotaan-pedesaan, menekan ketimpangan, dan menjadi prasyarat agar Indonesia dapat menjadi negara maju dan terhindar dari middle income trap country.
Menurut Bambang, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun hingga 2019. Jumlah tersebut dia targetkan akan dipenuhi dari APBN/APBD senilai Rp1.978 triliun, BUMN Rp1.066 triliun dan partisipasi swasta sebesar Rp1.751 triliun.
Bambang pun berharap Indonesia dapat menconth Inggris, Thailand, Portugal, dan Brasil yang sukses mendorong investasi swasta di infrastruktur melalui skema public private patnership (PPP) hingga 40% dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur negara-negara tersebut.
