Bisnis.com, JAKARTA - PT Mass Rapid Transit (MRT Jakarta) tengah mengkaji penawaran saham umum perdana (IPO) sebagai upaya mencari pendanaan perseroan secara mandiri.
Sekretaris Perusahaan MRT Jakarta Tubagus Hikmatulah mengatakan perseroan telah mematangkan kajian agar ke depan pendanaan untuk perusahaan tidak melulu dari suntikan pemerintah atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.
"Kita sudah adakan diskusi bagaimana persiapan untuk IPO atau skema lainnya dengan memungkinkan ke depan MRT Jakarta menggelang dana dari pasar modal," paparnya kepada Bisnis pada Senin (5/6/2017).
Dia menuturkan penerbitan saham perdana perseroan melalui IPO merupakan salah satu alternatif skema pembiayaan yang akan ditempuh ke depan selain pinjaman ke bank, obligasi, dan skema lainnya.
Menurutnya, selaku badan usaha milik daerah (BUMD) DKI di sektor transportasi, MRT Jakarta optimistis bisa menjadi perusahaan yang bonafid dan diperhitungkan di pasar modal.
"Memang kalau bicara IPO ini terlalu dini buat MRT Jakarta, tapi untuk persiapan ke arah itu kami harus lakukan jauh-jauh hari. Jadi dalam waktu dekat harus ada kajian dalam persiapan capacity building pengembangan sumber daya manusia kita," katanya.
Dia menuturkan saat ini progres pembangunan kontruksi MRT Jakarta secara keseluruhan sudah mencapai 73,38% hingga akhir Mei 2017. Adapun pembangunan kontruksi fase 1 jalur bawah tanah (underground) per Mei mencapai 60,25% dan jalur layang (elevated) mencapai 86,64%.
Untuk jalur layang, proyek MRT Jakarta akan membentang sepanjang 10 kilometer yang terdiri dari tujuh stasiun, dimulai dari Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja.
Adapun, jalur bawah tanah membentang sepanjang 6 kilometer yang menyambungkan enam stasiun, yaitu Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia. MRT sendiri ditargetkan beroperasi penuh pada Maret 2019.
Tubagus menuturkan pihaknya akan mengikuti aturan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia sebagai syarat perusahaan bisa go public atau menjadi bagian dari perusahaan masyarakat.
"Bursa kan punya aturan main seperti apa perusahaan yang bisa go public. Nah kami kan belum ke situ, jadi harus dipersiapkan dulu analisa cost benefit MRT Jakarta seperti apa," katanya.
Dia menambahkan jika MRT Jakarta menjadi perusahaan terbuka makan akan memberikan catatan positif terhadap penerapan governance, risk, and compliance (GRC) perusahaan.
"Status Tbk atau terbuka pada perusahaan berarti harus menerapkan dan mematuhi regulasi-regulasi terkait GRC. Implementasinya akan lebih baik, maka saya rasa bagus kalau kita mulai membicarakan IPO sejak dini," katanya.
Senior Advisor Mitra Bhadra Consulting Achmad Daniri memaparkan ada dua hal sebuah perusahaan melakukan IPO yakni faktor finansial dan non-finansial.
Menurutnya, tujuan finansial perseroan melakukan IPO dilakukan agar dapat meningkatkan modal perusahaan, memperbaiki struktur keuangan, dan akses sumber pendanaan jangka panjang.
Adapun, untuk faktor non-finansial, tujuan IPO dilakukan guna meningkatkan pengawasan, profesionalisme, serta aspek good corporate governance (GCG) dalam perusahaan.
Dia memaparkan IPO yang dilakukan memiliki konsekuensi agar perseroan meningkatkan transparansi dalam mengelola data keuangan kepada publik serta kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk transaksi material.
Menurutnya, sebagai perusahaan baru yang pembangunannya sedang berjalan, keperluan pendanaan MRT dinilai cukup besar.
Namun, kata dia, melihat perencanaan MRT Jakarta yang memiliki prospek bisnis yang keuntungan besar, bisa memberikan peluang pencarian pendanaan.
"Tentunya semua perlu kajian-kajian lebih dalam untuk menentukan strategi terbaik bagi perusahaan," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi MRT Jakarta.
