Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan pangan Institut Pertanian Bogor Suwidi Tono mendorong pemerintah untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengurangi spekulasi harga di daerah.
Dia mengapresiasi langkah pemerintah melakukan sidak di berbagai daerah sehingga harga kebutuhan pokok cenderung aman seperti yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurutnya, sidak di pasar merupakan shock therapy bagi para spekulan yang mencoba mendulang untung secara tak wajar dengan memantau harga yang dilembagakan dalam sistem yang akuntabel.
"Artinya, semua pihak yakni pemerintah, pedagang, konsumen, dan lainnya punya alat kontrol yang akuntabel dan transparan untuk mengetahui sisi supply and demand sebagai dasar pembentukan harga di pasar," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com pada Jumat (2/6/2017).
Dia mengatakan asimetri informasi pasar terjadi karena regulasi dan kontrol belum kompatibel satu sama lain sehingga mengakibatkan distorsi harga.
"Sistem monitoring dan evaluasi harga harus terus di-update bukan hanya untuk keperluan momen khusus seperti Ramadan dan Idulfitri, melainkan melembaga sampai ke daerah setiap saat," katanya.
Selain itu, kata Suwidi, marjin keuntungan dalam tataniaga seharusnya dinikmati produsen yakni petani dan peternak, bukan broker atau pedagang. Regulasi tataniaga komoditas pangan strategis, lanjutnya, harus menjamin hal ini sambil membuat harga tidak merugikan konsumen.
"Dengan begitu, akan jauh mengurangi spekulasi harga karena jaringan informasi harga beserta sisi supply and demand dapat terhubung sehingga semua pemangku kepentingan dapat memonitor stok dan harga di masing-masing daerahnya," katanya.
Dia menambahkan pemerintah juga harus lebih berani menindak tegas para spekulan yang sampai saat ini masih menjadi bayang menakutkan bagi masyarakat.
"Ya, karena produsen dan konsumen dirugikan. Apalagi pemerintah (Kemendag) sudah punya data distributor besar beserta outlet-nya sehingga pelanggaran terhadap kesepakatan harga mereka, tindakan yang tidak dapat ditolerir (bisa dicabut SIUP atau lisensi impornya)," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
