Bisnis.com, JAKARTA - Aksi protes pengemudi dan pengelola truk yang memarkirkan kendaraannya di depan pintu masuk Pelabuhan Merak, Banten, mengganggu arus pergerakan penumpang dan barang.
Faik Fahmi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, mengatakan pihaknya menyesalkan aksi protes yang terjadi di Merak karena keberadaan Pelabuhan Merak sangat vital dalam mendukung akses transportasi masyarakat dan juga sektor logistik melalui jalur penyeberangan.
“Apalagi pelabuhan Merak menjadi pintu gerbang lalu lintas penumpang, kendaraan dan barang dari Jawa menuju Sumatra atau sebaliknya. Dengan adanya aksi protes ini, layanan tentu menjadi terganggu, dan merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat pengguna jasa,” tutur Faik, dalam siaran pers pada Kamis (18/5/2017).
Dia mengatakan aksi protes bermula ketika beberapa truk dengan angkutan berat di atas 60 ton dilarang menyeberang melalui Pelabuhan Merak.
Faik menjelaskan pihaknya tidak mengizinkan truk tersebut karena batas maksimal tonase kendaraan angkutan barang truk yang akan melintas di dermaga moveable bridge sebesar 60 ton.
Dia melanjutkan truk-truk bermuatan besar hingga 100 ton biasanya menyeberang melalui Pelabuhan Bojonegara, Kabupaten Serang yang mengoperasikan dermaga plengsengan. “Namun, karena tengah dilakukan perbaikan akses jalan, para sopir truk mengalihkan perjalanan melalui pelabuhan Merak.”
Faik mengungkapkan aksi protes sopir dan pengelola truk tersebut menyebabkan antrean kendaraan hingga 2 kilometer. Sebaliknya, muatan kapal jenis truk mengalami kekosongan angkutan, hanya penumpang pejalan kaki dan mobil pribadi.
“Kami berharap aksi protes yang merugikan banyak pihak ini segera dihentikan, dan setiap pemangku kepentingan dapat mencapai win-win solution, agar pelayanan jasa penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni kembali normal,” tutur Faik.
Sementara itu, Direktur Pelayanan dan Fasilitas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Christine Hutabarat mengungkapkan pembatasan tonase kendaraan truk diberlakukan bukan tanpa alasan. Dia menuturkan pembatasan tonase terkait dengan aspek keselamatan dari pengguna jasa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27/2016 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan, ungkapnya berat kendaraan beserta muatannya tidak boleh lebih dari kapasitas dermaga.
Kemudian, paparnya, berdasarkan beleid tersebut juga operator pelabuhan berhak menolak kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri perhubungan tersebut.
“Terkait timbangan untuk muatan ini, kami mengikuti aturan yang berlaku. Sesuai dengan kapasitas dermaga di Merak maksimum 60 ton, aka kami tidak akan melayani truk yang tonasenya melebihi kapasitas dermaga moveable bridge di Merak. Jika melebihi batas tonase, hal ini akan berdampak pada keselamatan,” ujar Christine.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan kejadian itu dapat terjadi lantaran minimnya sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Perhubungan 27/2016.
Dia mengungkapkan para pelaku usaha truk atau pengemudi pada kasus tersebut biasanya enggan untuk putar arah karena akan ada biaya tambahan.
ASDP, paparnya, dapat menghubungi para pemilik barang untuk mengatasi hal tersebut. Dia melanjutkan ASDP juga bisa meminta load manifest kendaraan angkutan barang tersebut. “Terlalu berat sebenarnya bisa membuat kapal menjadi overdraft dan menyebabkan masalah keamanan.”
Untuk sementara itu, ungkapnya, truk-truk tersebut diperbolehkan melintas asalkan kapal yang akan digunakan tidak overdraft.
