Bisnis.com, LAMPUNG — Secara nasional, Provinsi Lampung menempati posisi ke-9 dari 10 provinsi terbesar nasional dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Pada Desember 2016, jumlah KUR yang disalurkan mencapai Rp2,19 triliun dengan 127.038 debitur, atau urutan kedua tertinggi di Sumatra setelah Sumatra Utara.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Lampung Untung Nugroho mengatakan, hingga April 2017 realisasi akad penyaluran KUR di Lampung tercatat senilai Rp757,043 miliar.
“Sesuai data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), penyaluran KUR sampai dengan April 2017 yakni akad kredit Rp757 miliar. Dibandingkan dengan triwulan I/2016, posisinya meningkat sedikit dari realisasinya senilai Rp500 miliar,” jelasnya pada acara Corporate Goverment Gathering (CGG) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Optimalisasi KUR yang digelar OJK Lampung di Swiss Bellhotel, Senin (15/5/2017).
Meski tumbuh, tetapi tetap diperlukan percepatan usaha yang lebih ekstra dan sinergi dari berbagai pihak intansi pemprov, pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, serta penyalur KUR untuk lebih dapat meningkatkan dan menyentuh seluruh penggiat usaha kecil dan mikro.
"Maka untuk target OJK Lampung pada triwulan II/2017 menetapkan setidaknya lebih besar pencapaiannya pada triwulan I/2017 atau di atas Rp750 miliar."
Kendala yang sering ditemui dalam realisasi penyaluran KUR di antaranya suku bunga yang masih terlalu tinggi, sebaran KUR yang belum merata karena masih dominan di Lampung baru sektor pertanian dan perikanan yang mencapai 60%.
Selanjutnya sosialisasi yang belum optimal, ketidakpastian UMKM untuk persyaratan teknis perbankan dan keterbatasan jumlah dan kualitas petugas dalam membantu UKM dalam akses kredit.
