Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih melakukan tahapan finalisasi kajian tentang wacana melahirkan holding BUMN maritim agar ketika sudah terbentuk, tidak terdapat persoalan yang mengganggu perjalanannya ke depan.
Hal tersebut disampaikan RR Dewi Ariyani, Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN disela Rapat Kerja Direktorat Perhubungan Laut 2017 di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan, pada Rabu (3/5/2017).
Dewi mengatakan finalisasi kajian yang sedang dilakukan tersebut terutama menyangkut ada tidaknya benchmark dari negara lain yang telah memiliki perusahaan holding seperti yang sedang disiapkan pemerintah.
"Progres holding BUMN sedang dalam tahap finalisasi kajian. Jadi, kajian yang sudah diselesaikan oleh Danareksa Sekuritas ini, kami melihat ada semacam tambahan tentang apakah ada benchmark yang seperti ini sudah pernah dilakukan oleh negara lain atau belum," ungkapnya.
Menurutnya, benchmark ini menjadi penting karena pembentukan holding BUMN maritim merupakan proses yang tidak mudah dan cukup kompleks, karena melibatkan banyak pihak.
“Karena pembentukan holding ini kan komplek sekali, ada pelabuhan, pelayaran, kawasan industri terpadu, dan lainnya. Kalau sudah ada benchmark ditempat lain, di sana seperti apa, lalu apakah model yang ada itu bisa diimplementasikan di sini atau tidak," ujarnya.
Lantas, ujarnya, kalau pun belum ada benchmark dari negara lain, kajian yang disiapkan ini juga apakah bisa diimplementasikan atau tidak, sehingga kajian ini tidak sekadar selesai pada kajian, namun tidak tidak bisa diimplementasikan.
"Atau kalau pun bisa diimplementasikan, juga jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tapi harus sudah benar-benar siap jalan, operasional dan infrastrukturnya. Terutama izin-izin dari pihak terkait, karena kami memang belum sosialisasi kepada pihak terkait ini," kata Dewi.
Dia berharap setidaknya pada akhir tahun ini sudah mendapatkan persetujuan. Sementara, proses persetujuan tersebut juga tergantung dari hasil finalisasi kajian komprehensifnya itu.
"Kalau target dibentuknya holding BUMN maritim tetap ada, namun kami belum bisa menyampaikan kapannya saat ini. Namun demikian kami tetap mempersiapkan langkah-langkah diantaranya standarisasi operasi, keuangan, dan lainnya," lanjutnya.
.jpg?w=300&h=221)
