Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan proyek Integrated Aquarium and Marine Research Institute (IAMARI) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan Pulau Morotai, Maluku Utara.
Pasalnya, proyek itu tak cukup memberikan kemanfaatan bagi kemandirian usaha kelautan dan perikanan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusian Abdul Halim berpendapat Presiden Jokowi lebih baik fokus menuntaskan permasalahan peralihan alat tangkap dan pembangunan kapal perikanan yang karut-marut meskipun proyek pusat riset sudah dianggarkan dalam APBN 2016 dan 2017.
"Langkah ini jauh lebih strategis dan mendesak untuk diselesaikan ketimbang mengusulkan pembangunan fisik yang menelan dana APBN setara dengan harga pembelian 1.475 alat tangkap cantrang untuk ukuran kapal lebih dari 30 GT," katanya dalam siaran pers, Selasa (2/5/2017).
Seperti diketahui, setelah melakukan kunjungan ke San Fransisco, Amerika Serikat, pada Maret 2015 berkenaan dengan peningkatan potensi kerja sama di bidang tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menyetujui alokasi anggaran senilai hampir Rp553 miliar untuk pembangunan kapal riset kelautan dan Pangandaran dan Morotai Integrated Aquarium and Marine Research Institute (IAMARI).
Abdul mengatakan pemerintah semestinya menempatkan 17 fakultas perikanan dan ilmu kelautan yang dikelola oleh negara dan tersebar dari Sabang hingga Merauke sebagai garda depan untuk meningkatkan kualitas riset kelautan dan mengembangkan sumber daya kelautan dan perikanan
"Di sinilah kesungguhan pelaksanaan visi poros maritim dunia diuji melalui penambahan alokasi dana riset dan pengembangan sumber daya manusianya, serta komitmen pemanfaatan hasil riset untuk kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan nasional,” tambah Abdul.
Untuk itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak Presiden Jokowi menganulir rencana pembangunan kedua proyek dan menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bappenas, dan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan peralihan alat tangkap dan pembangunan kapal perikanan.
.jpg?w=300&h=221)
