Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah ingin merangkul lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi lingkungan agar bahu-membahu dalam mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang meyakini berbagai tuduhan negatif terhadap kelapa sawit di negara maju bersumber dari data LSM dalam negeri. Sayangnya, menurut dia, data tersebut hanya berupa kajian sederhana alias tidak berdasarkan kaidah ilmiah.
“Keluarnya resolusi di Parlemen Eropa jadi introspeksi bahwa adik-adik kita itu perlu dirangkul agar mereka berbalik ke ‘Merah Putih’,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa (18/4/2017) kemarin.
Asisten Deputi Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wilistra Danny mengaku telah merancang mekanisme kerja sama pemerintah dengan LSM dalam agenda penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Nantinya, mereka akan berperan sebagai lembaga pemantau independen saat pelaksanaan sertifikasi di lapangan.
Meski demikian, dia mengisyaratkan bahwa tidak semua LSM lingkungan akan dilibatkan. Pasalnya, Danny menilai sebagian LSM memang berdiri untuk kepentingan asing.
“Hanya LSM ‘Merah Putih’ yang masih ada nasionalismenya yang diajak,” katanya.
Sejumlah politisi Senayan juga menyuarakan pentingnya merangkul LSM agar nantinya tidak kontraproduktif dengan semangat Indonesia memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro, meminta pemerintah lebih dulu memperkuat diri dengan data lengkap sebelum merangkul LSM.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengharapkan sikap kritis LSM tetap dipertahankan walupun kemudian berhasil dirangkul pemerintah. Pasalnya, saat ini sejumlah kritik LSM memang terbukti seperti keberadaan perkebunan di kawasan hutan.
“Jadi kekritisan mereka harus dapat dimanfaatkan untuk membuat produk kelapa sawit menjadi berkelanjutan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan San Afri Awang menuturkan kalangan pemerintah akan segera berembuk untuk menyusun basis data yang kredibel. Data tersebut kemudian dijadikan kertas kerja ‘diplomatik hijau’ yang dapat dipakai saat menghadapi agenda internasional.
