Bisnis.com, BOYOLALI- Presiden Joko Widodo minta pembangunan jalur kereta yang menghubungkan Bandara Adi Soemarmo di Boyolali dan stasiun Kota Solo beserta penyediaan kereta bandaranya selesai tahun 2018.
"Tadi sudah saya sampaikan targetnya 2018. Berarti tidak ada dua tahun harus rampung. Kalau tidak cepat langsung dimulai ya tidak rampung. Terminalnya juga segera dimulai oleh menteri BUMN lewat PT Angkasa Pura 1. Runway juga, sekaligus keretanya dari INKA juga mulai langsung dikerjakan di pabrik di Madiun," kata Presiden saat menandai awal pembangunan jalur kereta di bandara Adi Soemarmo, Sabtu seperti dikutip Antara.
Ia mengatakan bahwa masalah pembebasan tanah tidak akan menghambat pembangunan jalur kereta sepanjang 13,5 kilometer yang menghubungkan Bandara Adi Soemarmo dan stasiun Kota Solo itu.
"Pembebasan tanah juga cuma sedikit karena (jalur) ini mepet dengan jalan tol dan langsung masuk ke jalur kereta api yang sudah ada, jadi tidak ada kendala. Sampai detik ini kalau memang diperlukan diberikan Perpres (pembebasan lahan) sehari-dua hari selesai, tapi masa sedikit-sedikit Perpres," kata Presiden.
Pembangunan jalur kereta bandara membutuhkan lahan seluas 42,1 hektare dan melintasi tiga daerah, Solo, Karanganyar, dan Boyolali.
Selain menghubungkan Boyolali dan Solo, jalur kereta ganda itu nantinya juga akan terhubung dengan bandara Adi Soecipto, Yogyakarta.
"Jalur ini akan tersambung berarti dari Boyolali masuk ke Solo di stasiun Kota, masuk lagi ke Madiun, bisa ke Yogya. Yogya pun airport-nya mulai dibangun ke Kulonprogo dan akan menjadi airport besar dalam rangka pariwisata, koneksi ini sambung menyambung agar semuanya efisien," kata Presiden.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT KAI, Angkasa Pura I, dan PT Pembangunan Perumahan bersinergi membangun jalur kereta Boyolali-Solo sepanjang 13,5 kilometer. Rel 3,5 kilometer sudah ada sebelumnya, ditambah 10 rel baru yang sebagian besar menggunakan lahan milik BUMN.
"Dimulai dari bandara Adi Soemarmo. Tadi Menteri Perhubungan menyampaikan airport (Adi Soemarmo) akan jadi besar, dari seluas 13 ribu menjadi 26 ribu. Saya beri waktu dua tahun, sebelum 2018 harus selesai," tambah Presiden.
"Runway juga 2018 harus selesai. Kerja harus diberi target karena kalau tidak akan mundur, mundur-mundur, akhirnya tidak rampung, atau mundur mundur akhirnya mangkrak, ini yang tidak boleh," ia menegaskan.
"Kita memang bekerja seperti itu, kenapa kita kerja cepat-cepat? Karena negara lain sudah meninggalkan kita, negara kanan kiri sudah tinggalkan kita, kalau kita tidak kejar, hanya kerja satu shift, jangan kaget, sekarang kita sudah ditinggal, jelas Singapura meninggalkan kita, Malaysia, Vietnam pun sudah meninggalkan kita," jelas Presiden.
TINGKATKAN DAYA SAING
Presiden Joko Widodo menekankan efisiensi di sektor transportasi untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia.
"Memenangkan kompetisi itu, dengan cara apa? Dengan memiliki daya saing tinggi. Oleh sebab itu, semua hal yang berkaitan dengan produk, semua hal yang transportasi baik pelabuhan baik darat udara semua harus efisien," kata Presiden di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (8/4/2017) seperti dikutip Antara.
Presiden melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) jalur kereta sepanjang 13,5 kilometer yang menghubungkan antara Bandara Adi Soemarmo, Boyolali dengan stasiun Kota Solo.
"Hampir semua negara maju begitu turun dari pesawat, masuk terminal airport, turun lift sudah ada kereta mau ke mana saja ada. Sambungan antarmoda ini yang akan mengefisienkan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengguna diberikan pilihan mau naik taksi, bis, kereta api ini ada, LRT (light rapid transportation) ada ini. Pilihan ini yang harus disediakan negara agar efisien agar memiliki daya saing," tambah Presiden.
Persaingan antarnegara, menurut Presiden saat ini sudah sangat sengit apalagi didorong oleh revolusi digital.
"Persaingan antarnegara saat ini sudah sangat sengit sekali, bukan sangat keras lagi, tapi sangat sengit. Keterbukaan revolusi digital juga menyebabkan kita berkejar-kejaran dengan negara lain untuk saling memenangkan persaingan di segala titik baik di industri, perdagangan dan investasi. Dan negara yang memiliki daya saing tinggi dan efisien serta cepat melayani yang akan memenangkan pertarungan," tegas Presiden.
Presiden Jokowi pun bertekad untuk memenangkan persaingan tersebut dengan cara melakukan efisiensi.
"Kita efisien penggunaan apa pun, terutama anggaran kalau tidak bebani APBN. (Pembangunan jalur kereta) ini juga tidak dikerjakan APBN saja, kerja sama BUMN, semua daerah. Kalau kerjanya tidak terpadu akan mundur-mundur terus," ungkap Presiden.
Terkait dengan jalur kereta, Presiden juga meminta agar masyarakat paham sisi strategis jalur tersebut sehingga mau ikut bekerja sama dalam pembebasan lahan bila ada lahannya yang terkena proyek.
"Masyarakat harus paham sehingga rakyat memberikan dukungan penuh terhadap setiap hal yang kita lakukan. Pembebasan lahan juga harus cepat untuk diberikan ke pemerintah karena ini untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai tidak ada yang menghambat karena masalah pembebasan," jelas Presiden.
Namun, menurut Presiden, selama memerintah 2,5 tahun terakhir, hampir 99% urusan tanah bisa diselesaikan dengan baik.
"Karena ini pemerintah pusat, gubernur, bupati semua bekerja baik dibantu kejaksaan, kepolisian, TNI semua mem-back up proyek prioritas nasional. Kita ingin akselesari pembangunan infrastruktur bisa dinikmati masyarakat," jelas Presiden
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, "runway" di bandara Adi Soemarmo akan diperpanjang menjadi 3.000 meter dari tadinya hanya 2.000 meter sedangkan luas bandara juga akan digandakan sehingga dapat menampung pesawat A 300-777 dengan target tujuh juta penumpang/ tahun.
"Juga jalan menuju ke selatan seharusnya 'digedekan'. Airport-nya 'gede' tapi kalau hanya 'jalan kampung' malu kita. Jalannya dibesarkan sekalian, pembebasannya tugas bupati dan pak gubernur. Siap lagi pak Gubernur? Semuanya menjadi saksi, pokokya yang siap saya catat, jangan sampai siap nanti di lapangan ada masalah awas," tegas Presiden yang disambut tawa sejumlah undangan antara lain Menteri BUMN Rini Soemarmo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
