Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah hrus mengevaluasi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia, sebelum menentukan langkah lebih lanjut mengenai operasional perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
Pius Ginting, Kordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, mengatakan selama ini aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia telah mengepung dan mempersempit ruang hidup masyarakat Papua di sekitarnya.
Untuk itu, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan itu.
“Kegiatan penambangan di atas ketinggian 4.009 meter di atas sumber air Aghawagon-Otomona-Ajkwa telah menimbulkan gangguan bagi masyarakat di bawahnya. Sejak 1987, hanya sekitar 1,5% dari mineral yang ditambang dianggap bernilai, sedangkan sisanya dibuang ke sistem air Ajkwa,” katanya, Jumat (7/4/2017).
Pius menuturkan, pertambangan PT Freeport Indonesia sejak 1987 hingga 2014 saja telah menyebabkan 138 kilometer persegi hutan, mangrove, dan pertanian kehilangan vegetasinya. Belum lagi 120.000 ton per hari limbah tambang yang dibuang ke Sungai Ajkwa.
Menurutnya, kumbang tambang itu telah membuat daerah muara sungai dan pesisir mengalami timbunan logam berat. Tumpukan material halus telah meningkat empat kali lipat hingga 10 kilometer menuju Laut Arafura.
“Konsentrasi material yang tersuspensi itu secara langsung mematikan tumbuhan air, dan mempengaruhi siklus reproduksi binatang tak bertulang belakang, serta ikan,” ujarnya.
Pius juga menyebut kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan pertambangan itu juga harus menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengkaji persoalan Freeport.
Hal itu dilakukan agar kegiatan pertambangan tetap dapat selaras dengan kelestarian lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
