Bisnis.com, JAKARTA -- Responsible Business Forum keempat yang berlangsung di Jakarta, Indonesia, mengakhiri hari kedua dan terakhirnya dengan menghasilkan beberapa rekomendasi mengenai cara memperoleh keamanan pangan dan nutrisi di Asia, wilayah yang memiliki 60% dari kelaparan global.
Membicarakan mengenai isu hak tanah dan petani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Sofyan Djalil, menjelaskan transformasi perlu dipercepat karena akan mengangkat sebagian besar kualitas pendapatan petani Indonesia yang hari ini sangat minim, agar menjadi lebih makmur di kemudian hari.
"Statistik saat ini mengindikasikan bahwa terdapat sebanyak 28.9 juta petani dengan pendapatan yang minim, sedangkan hanya ada 2.1 juta yang tergolong sebagai petani terampil. Namun, apabila pemerintah ingin mempercepat transformasi ini, kita harus menghadapi tiga tantangan utama," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/3/2017).
Tantangan tersebut adalah ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya produksi, yaitu lahan dan petani terampil, ketidakseimbangan dalam variasi tanaman yang ditanam, dan ketidakefisienan dalam pengolahan dan logistik pasca-panen.”
“Permasalahan dengan sumber daya tanah berasal dari kenyataan bahwa produksi pangan terkonsentrasi di pulau Jawa yang memiliki tanah paling subur, jaringan irigasi terbaik dan angka tertinggi tenaga kerja terampil di Indonesia,” tambah Sofyan.
Sistem distribusi produk pangan di pulau Jawa lebih berkembang dibandingkan dengan yang ada di luar Jawa karena jarak yang relatif dekat dari sumber produksi ke pasar akhir. Meskipun pulau Jawa memiliki angka penduduk terpadat, namun hal ini menjadi kendala serius terhadap peningkatan kualitas hidup petani. Kepemilikan lahan secara individu kurang dari 0.3 hektar per kapita.
Masalah-masalah ini telah mencegah sektor pertanian Indonesia untuk mencapai potensi penuhnya. Saat ini, sebanyak 35-45% dari penduduk Indonesia adalah petani. Walau begitu, kontribusi industri pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap rendah, di bawah angka 15%.
