Bisnis.com, JAKARTA--Sejak pemerintah meluncurkan program sejuta rumah pada 2015, perhatian kepada Perum Perumnas sebagai BUMN yang bergerak di bidang penyediaan rumah menjadi kian serius. Sejumlah langkah konkret ditempuh pemerintah untuk menjadikan Perumnas garda terdepan simbol kehadiran negara dalam pemenuhan hak rakyat atas hunian.
Perumnas pun menjadi sorotan banyak pihak sekaligus tumpuan harapan bagi pemenuhan hak bermukim masyarakat yang dijamin undang-undang. Setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 83/2015 tetang Perum Perumnas, harapan tersebut menjadi kian besar sebab fungsi Perumnas akan menjadi lebih optimal dan penyediaan rumah masyarakat akan semakin cepat.
Kini, publik tengah menanti realisasi wacana pembentukan perusahaan induk atau holding BUMN Perumanan dengan Perumnas sebagai induk. Kapasitas pembangunan rumah Perumas diharapkan akan semakin meningkat. Lalu, bagaimana Perumnas sendiri mematangkan strategi untuk merealisasikan amanat perumahan rakyat ini?
Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perumnas Galih Prahanto mengatakan, secara internal Perumnas saat ini terus mengkonsolidasikan seluruh potensi. Dua tahun terakhir, Perumnas telah mendapat sokongan dana dari penyertaan modal negara (PMN) untuk penguatan modal, masing-masing Rp1 triliun pada 2015 dan Rp250 miliar pada 2016.
Dukungan modal ini dimanfaatkan Perumnas untuk peningkatan kapasitas pembangunan serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan peningkatan kekuatan modal dan SDM ini, tahun ini Perumnas optimis menargetkan pembangunan 30.000 unit hunian, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebanyak 18.000 unit.
Peningkatan target ini menjawab harapan bayak pihak terhadap peningkatan kapasitas Perumnas dalam menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perumnas sendiri mulai memperkuat kemampuannya dengan terjun lebih bayak dalam proyek hunian vertial setelah begitu lama fokus pada rumah tapak.
Tahun ini, dari target 30.000 unit, sebanyak 20.000 di antaranya adalah hunian vertikal, sisanya rumah tapak. Target ini melonjak dari realisasi hunian vertikal Perumnas tahun lalu yang baru mencapai 8.000 unit dari total 18.000 unit yang terbangun.
“Misi kita sebenarnya bukan tidak boleh untung, tetapi bagaimana memperbanyak rumah untuk MBR, membangun sebuah kawasan baru yang mana pergerakan ekonomi bisa tercipta di situ. Lebih dari 60% proyek kami adalah untuk MBR dan kami tidak pernah membangun segmen hunian di atas Rp500 juta,” katanya kepada Bisnis di ruang kerjanya, dikutip Senin (30/1/2017).
Setelah melakukan survei potensi konsumen di 33 kota Tanah Air, Perumnas menemukan sedikitnya 5 juta keluarga MBR saat ini membutuhkan hunian dan tengah berkeinginan untuk memiliki rumah dalam waktu dekat. Menariknya, lebih dari 50% atau sekitar 2,7 juta keluarga MBR tersebut ada di Jakarta dan kota penyangga sekitarnya.
Kebutuhan yang tinggi di kota ini tidak lagi sebanding dengan ketersediaan lahan. Kenyataan inilah yang mendorong Perumnas mengembangkan kapasitasnya untuk mulai masuk dalam proyek rumah vertikal. Hal tersebut direalisasikan melalui kerja sama pemanfaatan lahan BUMN lain yang selama ini belum tergarap optimal di kota-kota.
Salah satu realisasi sinergi BUMN ini adalah penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia akhir tahun lalu untuk memanfaatkan aset lahan PT KAI di stasiun-stasiun Jabodetabek guna dikembangkan hunian vertikal di atasnya.
Tiga proyek pertama akan dikembangkan di stasiun Bogor, Pondok Cina dan Tanjung Barat dengan total unit sebanyak 4.980 unit. Pemancangan tiang pertama proyek ini segera dilakukan Februari mendatang. Tidak tertutup kemungkinan proyek serupa akan dikembangkan di sekitar 80 stasiun lainnya di Jabodetabek.
Perumnas pun telah menandatangani MoU dengan Bank BTN akhir tahun lalu untuk mendukung dari segi penyiapan dana murah demi mengantisipasi peningkatan target pembangunan rumah di tahun-tahun mendatang. Keduanya pun siap bekerjasama untuk membantu penyediaan dan pembiayaan rumah bagi pekerja dari sektor non formal.
Sebagai strategi jangka panjang, tahun ini Perumnas mulai melakukan uji coba pembangunan rumah dengan sistem pabrikasi melalui pemanfaatan precast atau beton pracetak. Metode ini disinyalir akan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya serta menyeragamkan kualitas bangunan meskipun dibangun oleh kontraktor yang berbeda.
Proyek perdana akan diujicobakan di Parung Pajang, Bogor. Bila berhasil, metode serupa akan dimanfaatkan untuk seluruh proyek Perumnas di masa mendatang.
Kemajuan nyata Perumnas ini diapresiasi oleh Pakar Perumahan Universitas Gajah Mada Budi Prayitno. Menurutnya, pemerintah saat ini sudah berada di jalan yang tepat untuk menempatkan Perumnas pada posisi yang seharusnya.
Menurutnya, sudah seharusnya peran penyediaan atau pembangunan rumah dipercayakan kepada badan usaha pemerintah yang memang dikhususkan untuk itu sehingga pemerintah cukup berfokus pada fungsi regulator.
Dirinya berharap, di masa mendatang peran yang selama ini dimainkan pemerintah untuk menyediakan rumah dilimpahkan sepenuhnya pada Perumnas. Pemerintah lantas bertugas memastikan Perumnas dapat melangkah dengan mulus dalam melaksanakan amanat perumahan rakyat dengan membereskan hambatan-hambatan regulasi.
CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda juga mengingatkan agar peningkatan target penyediaan rumah oleh Perumnas tidak diikuti oleh meningkatnya tuntutan profit usaha oleh pemilik modal, dalam hal ini pemerintah.
Dirinya menilai, selama ini langkah Perumnas agak sedikit terhambat karena beban profit sehingga konsentrasi untuk fokus membangun hunian di segmen bawah agak terganggu. Tantangan ini akan menjadi lebih serius ketika nanti terbentuk holding BUMN Perumahan yang mana sejumlah BUMN anggotanya nanti adalah perusahaan terbuka yang sangat menuntut profit usaha yang tinggi.
Meski begitu, tampaknya pemerintah saat ini cukup komprehensif dalam mengatasi tantangan perumahan rakyat sehingga kekuatiran sejumlah pihak terhadap masa depan perumahan rakyat sedikit terobati.
Kini, setelah Perumnas kembali pada khitahnya, harapan untuk melihat visi besar pengentasan backlog perumahan menjadi kenyataan bukanlah pepesan kosong. Sekarang saatnya untuk menanti terobosan pemerintah selanjutnya dan mengawasi langkah Perumnas mewujudkan mimpi bersama Tanah Air.
